POPULARITAS.COM – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mengeluarkan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintah yang telah ditandatangani sebanyak 457 ekonom per 1 Oktober 2025. Desakan ini disampaikan karena para ekonom Indonesia melihat adanya ketidakadilan sosial yang masif dan terakumulasi, yang dirasakan oleh masyarakat.
“Bentuknya macam-macam, bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang kurang bisa mengangkat pertumbuhan upah, banyaknya pengangguran anak muda, maraknya pungutan liar dan judi online,” kata dosen sekaligus peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Rizki Nauli Siregar, usai diskusi publik bertema “7 Desakan Darurat Ekonomi” yang berlangsung di ruang diklat Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Banda Aceh, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dia menilai penyebab ketimpangan itu dikarenakan dua faktor. Pertama, alokasi sumber daya yang masif dan penyelenggaraan negara yang kurang amanah dan sarat konflik kepentingan. Menurutnya jika tidak ditangani segera, maka akan menimbulkan kondisi yang buruk. Kondisi yang terus dibiarkan tersebut tak hanya menjadi krisis ekonomi, tetapi juga krisis sosial dan politik.
Rizki menambahkan, tujuh desakan tersebut merupakan hasil pemikiran kolektif para ekonom lintas kampus dan lembaga, baik dari kalangan akademisi, profesional, hingga mereka yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan dan internasional.
Menurutnya para ekonom merasa bahwa hal tersebut merupakan amanah dan harus disuarakan sesuai dengan keahlian mereka dan apa yang telah dirasakan masyarakat.
“Kita lihat bagaimana masyarakat mengalami penurunan daya beli, kesulitan mencari kerja. Jadi kita menganggap ini amanah kita,” ucapnya.
Ia menyebutkan tujuh desakan tersebut disusun oleh para ekonom dan dari akumulasi keahlian masing-masing. Diumumkan sekitar tanggal 5 September lalu dan pada 9 September ditandatangani oleh sekitar 200 ekonom, serta per 1 Oktober ditandatangani oleh 457 ekonom.
Ia juga menyebutkan, AEI telah bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah, seperti Dewan Energi Nasional (DEN), Kemenko Perekonomian, dan Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Menurutnya mereka juga akan memenuhi beberapa undangan membahas tujuh desakan tersebut.
AEI juga tidak menolak program populis pemerintah seperti Koperasi Merah Putih (MBG). Namun kata Rizki, AEI meminta agar pelaksanaannya dilakukan secara berbasis bukti dan prinsip teknokratis.
Rizki juga menjelaskan, seluruh poin desakan AEI bersifat darurat dan penting serta saling berkaitan. Termasuk di antaranya soal tata kelola institusi, supremasi hukum, dan iklim inovasi.
Berikut adalah tujuh desakan dari Aliansi Ekonom Indonesia kepada pemerintah:
Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Para ekonom memandang pemerintah perlu mengurangi porsi belanja untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis dan mengembalikan dana Transfer ke Daerah pada porsinya.
Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan) serta mengembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.
Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.
Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).
Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.
Leave a comment