Warga Batee Minta Inspektorat Audit Pengelolaan APBG, Karena Dicurigai Tidak Sesuai

POPULARITAS.COM – Sejumlah tokoh masyarakat Gampong Teupin Jeue, Kecamatan Batee, Pidie, melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa ke Inspektorat setempat, Selasa (28/4/2026).

Saat melapor, warga bahkan ikut menyerahkan dokumen yang berisikan sejumlah kegiatan yang mereka curigai tidak sesuai. Dan meminta Inspektorat untuk melakukan audit.

Ardi (45) salah seorang masyarakat mengharapkan, agar Inspektorat segera turun melakukakn audit APBG Gampong Teupin Jeue, terutama anggaran tahun anggaran 2023 – 2025.

Soalnya menurut Ardi, pengelolaan dana desa Gampong Teupin Jeue selama ini dilaksanakan tidak transparan.

“Semoga Inspektorat segera menindaklanjuti laporan tersebut, agar warga segara mendapatkan gambaran mengelolaan dana desa,” ujar Ardi kepada sejumlah awak media,

Dalam dokumen yang diserahkan ke Inspektorat, warga merinci sejumlah kegiatan yang dinilai tidak transparan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Seperti halnya, belanja gotong royong tahun 2023 yang diduga fiktif senilai Rp 7 juta.

Kemudian pengadaan tanah untuk Koperasi Desa (Kopdes) tahun 2025 senilai Rp 95 juta yang tidak jelas sumber anggarannya. Serta Pengadaan dua ekor hewan ternak jenis sapi tahun 2026.

Selanjutnya honor Petugas Registrasi Gampong yang belum sepenuhnya dilunasi. Selain itu bantuan pupuk dari Pemerintah Pidie tahun 2025 hingga kini belum disalurkan ke petani.

Terpisah, Kepala Inspektorat Pidie, Mukhlis membenarkan tentang aduan warga Gampong Teupin Jeue dan pihaknya akan segera melakukan verifikasi dan validasi laporan tersebut.

Sementara itu, Keuchik Gampong Teupin Jeue, Jailani saat dikonfirmasi popularitas.com membantah keras laporan jika pengelolaan dana desa dilakukan tidak transaparan dan tidak sesuai.

“Kalau dibilang pembangunan talud, selesai dikerjakan, kalau ada yang tidak percaya ayo turun kelapangan,” katanya.

Sambungnya, dalam mengelola dana desa, dirinya bersama aparatur gampong sudah melaksanakan sesuai aturan dan transparan.

Terkait sumber anggaran pengadaan tanah untuk Keporasi desa sebutnya tidak bersumber APBG, melainkan berasal dari keuntungan BUMG dan laba-laba sektor lainnya.

“Kalau yang beli sapi itu anggarannya bersumber laba BUMG,” ujarnya.

Editor Redaksi