Home Ekonomi Dana Otsus Aceh 2020 Capai Rp21,43 Triliun
EkonomiNews

Dana Otsus Aceh 2020 Capai Rp21,43 Triliun

Share
Ilustrasi | krjogja.com
Share

JAKARTA (popularitas.com) – Pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 21,43 triliun. Dana ini dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan atas otonomi khusus Aceh, Papua dan Papua Barat.

“Dana otsus pada 2020 yakni Rp 21,43 triliun dengan pagu yang meningkat 2,1% dari APBN 2019,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Secara rinci, ia menyebutkan dana tersebut terdiri atas Rp 8,37 triliun untuk Provinsi Aceh dan Rp 8,37 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, dana otsus tersebut juga terdiri atas dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 4,68 triliun.

Adapun dana otsus Provinsi Aceh diarahkan penggunaannya terutama untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Sedangkan dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat diarahkan terutama untuk mendanai pendidikan dan kesehatan. Ia merinci, 70% dana otsus diberikan kepada Provinsi Papua yakni sebesar Rp 5,86 trilun. Kemudian 30% untuk Provinsi Papua Barat yakni sebesar Rp 2,51 triliun. Sedangkan untuk pembagian DTI antara Provinsi Papua dan Papua Barat memperhatikan usulan daerah yang mempunyai prioritas tinggi.

Dana DTI ini dibagi yakni 60,98% atau Rp 2,85 triliun untuk Provinsi Papua dan 39,02% untuk Provinsi Papua Barat yakni Rp 1,82 triliun.

Prima menyatakan, terdapat beberapa kebijakan baru dalam pengalokasian dana otsus di tahun 2020. Kebijakan baru yang pertama yakni memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan terutama untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kedua, yakni memperbaiki tata kelola otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

“Kedua kebijakan ini didukung dengan penguatan-penguatan di masing-masing daerah,” tutup Prima.*

Sumber: KataData

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
Marzuki Ali Basyah luncurkan buku ‘Polda Aceh Meutuah’
News

Marzuki Ali Basyah luncurkan buku ‘Polda Aceh Meutuah’

POPULARITAS.COM – Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, rabu (3/6/2026), resmi luncurkan bukunya....

News

Gerindra Pidie Jaya : Pergantian pimpinan BGN perkuat program MBG

POPULARITAS.COM – Politikus partai Gerindra di Pidie Jaya, Fakhrurrazi mendukung penuh kebijakan...

InternasionalNews

Krisis Demografi Makin Nyata, Jepang Kehilangan 3 Juta Penduduk dalam 5 Tahun

POPULARITAS.COM – Jepang tengah menghadapi krisis demografi yang kian mengkhawatirkan. Dalam lima...

News

Dasco Mengaku Baru Dengar Kejagung Geledah Kantor BGN

POPULARITAS.COM – Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco...