BANDA ACEH (popularitas.com) – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UMK) Aceh, Dr Wildan mengatakan, 102 ribu Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19 di Serambi Makah.
“Yang paling terdampak itu usaha mikro, bisa dibilang 100 persen terdampak,” kata Rd Wildan, Selasa (22/7/2020).
Usaha mikro di Aceh terdapat 69 ribu usaha, usaha kecil ada 30 ribu dan menengah 2600 usaha, juga ikut terdampak pandemi Covid-19.
Kata Wildan, usaha mikro terdampak akibat kekurangan bahan baku dan juga pemasaran selama pandemi. Sehingga mengalami penurunan daya produksi dan berdampak pendapatan pada pelaku usaha mikro,
“Akibat terdampak terjadinya pemutusan hubungan kerja,” jelasnya.
Untuk membantu dan menstimulus agar usaha mikro bangkit kembali di tengah pandemi. Pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran melalui Menteri Keuangan untuk membantu pendanaan.
Kata Wildan, pihaknya sudah mengirim berkas usaha mikro sebanyak 69 ribu usaha ke pemerintah pusat. Berdasarkan hasil rapat, pemerintah pusat akan membantu mereka sebesar Rp 2,4 juta.
“Itu bukan tambahan modal, tetapi memberikan stimulus bagi usaha mikro,” ungkapnya.
Sedangkan pemerintah Aceh, sebutnya, agar selaku pelaku UMKM dapat terus berproduksi telah membantu untuk melakukan promosi. Baik promosi melalui daring maupun membuat galery khusus guna memasarkan produk pelaku usaha.
Selain itu, sebutnya, pemerintah juga terus memberikan peningkatan kapasitas kepada pelaku usaha UMKM. Baik itu bimbingan teknik pengelolaan keuangan, promosi secara daring hingga manajemen kuangan pola syariah.
“Yang kita berikan bukan ikan, tetapi kail kepada pelaku usaha, begitulah ibaratnya,” jelasnya.
Sementara itu seperti dilansir covid19.go.id, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan anggaran bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan total Rpb124 triliun.
Anggaran tersebut mencakup insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit dan perluasan modal kerja UMKM untuk menekan dampak pandemi, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan bahwa dana bantuan sudah tersalurkan sekitar 24 persen dari total dana bantuan, sedangkan target alokasi keseluruhan sebelum bulan September 2020.
“Untuk di koperasi, sudah sekitar 24%. Lalu target kita di akhir bulan Juli ini bisa 50 persen. Insyaallah sebelum September bisa 100 persen,” tutur Teten saat berdialog di Media Center Gugus Tugas di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Pembagian anggaran secara merinci dari masing-masing aspek, di antaranya adalah insentif pajak, relaksasi dan restrukturasi kredit, serta perluasan modal kerja UMKM. Dalam aspek insentif pajak, target alokasi anggaran sebesar Rp2,4 triliun relaksasi dan restrukturisasi sebesar Rp114,06 triliun. Sementara perluasan modal kerja UMKM sebesar Rp7 triliun.
Teten menjelaskan bahwa seluruh dana bantuan UMKM disalurkan melalui perbankan, BPD, BPR, koperasi simpan pinjam dan koperasi melalui LPDB.
“Yang saya pegang langsung adalah sekarang 1 triliun itu untuk koperasi, jadi lewat koperasi. Nah sekarang kita salurkan lewat lembaga dana bergulir di tempat kami. Kami bisa memberikan bantuan modal kerja bagi koperasi sampai 100 miliar. Jadi, silahkan saja mengajukan.” jelas Teten.
Kementerian Koperasi dan UKM pun berusaha mendampingi koperasi dalam melakukan adaptasi bisnis dan melakukan atau melahirkan inovasi produk sesuai dengan permintaan pasar.
“Yang kita coba dampingi di awal itu bagaimana mereka melakukan adaptasi bisnis, dan inovasi produk disesuaikan dengan permintaan market,” ujar Teten.
Lebih lanjut, Teten menjelaskan bahwa pasca pandemi Covid-19 kebutuhan belanja masyarakat terbatas pada kebutuhan pokok dan alat perlindungan diri. Oleh karena itu, pemerintah membantu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk memproduksi APD dan alat kesehatan lainnya, seperti masker.
“Waktu itu kita coba dampingi supaya mereka bikin masker, masker kain. Kami carikan juga bahan bakunya, kami carikan juga offtakernya,” ucap Teten.
Perihal kualitas, Teten menjelaskan bahwa pemerintah terus mendampingi para pelaku usaha untuk memenuhi dan mengikuti standar WHO.
“Saya kira kita dampingi, kita juga kerja sama dengan Daruma yang melakukan quality control, kurasi produk, juga marketingya. Jadi kita juga mengikuti standar WHO,” tambah Teten.
Teten menjelaskan bahwa saat pandemi jumlah akun marketplace meningkat karena masyarakat beralih ke bisnis online. Dengan membuka bisnis secara online, Teten beranggapan bahwa hal ini mampu mengurangi kerumunan.
“Nah sekarang buka usaha tidak hanya buka warung di offline, sekarang jumlah account yang jualan di marketplace meningkat. Jadi banyak warung digital, ya. Nah itu temen-temen ynag memang kehilangan pekerjaannya,” ucap Teten.
Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM mulai melakukan pelatihan dan edukasi kepada UMKM terutama di sektor kuliner untuk melakukan adaptasi bisnis.
“Jadi saat ini kita juga mengingatkan, mulai bikin pelatihan-pelatihan juga, edukasi untuk UMKM terutama di sektor kuliner, pasca pandemi Covid ini, satu, akan kultur barunya itu orang akan lebih senang belanja di online. Terus kedua juga aspek kesehatan juga jadi pertimbangan utama konsumen,” ujar Teten.
Teten juga mengingatkan bahwa meski pemerintah sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk meringankan para pelaku UMKM termasuk juga memberikan modal kerja, masyarakat tetap perlu disiplin menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 dapat segera teratasi.
“Bantuan pemerintah sebesar apapun tapi kita tidak bisa mengatasi Covid ini dalam waktu dekat ini akan berat. Kita tidak bisa lagi kembali ke kehidupan yang normal. Kita harus segera akhiri dan karena itu jangan anggap enteng mari kita disiplin, patuhi protokol kesehatan,” tutupnya.[acl]
