EkonomiNews

Aceh Urutan 4 Nasional dalam hal belanja produk dalam negeri

Pemerintah Aceh rangking 4 nasional, sebagai daerah dengan komitmen paling besar belanja produk dalam negeri dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Sementara itu, berada di urutan 1 adalah DKI Jakata, disusul Jawa Timur dan kemudian provinsi Banten.
Aceh Urutan 4 Nasional dalam hal belanja produk dalam negeri
T Aznal Zahri, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Aceh

POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh rangking 4 nasional, sebagai daerah dengan komitmen paling besar belanja produk dalam negeri dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Sementara itu, berada di urutan 1 adalah DKI Jakata, disusul Jawa Timur dan kemudian provinsi Banten.

Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, T Aznal Zahri, dalam keterangannya, Senin (28/3/2022), mengatakan, total belanja produk dalam negeri Pemerintah Aceh mencapai Rp2,1 triliun. Hal itu sejalan dengan komitmen dan semangat pemerintah daerah untuk mendukung produk nasional dan juga produk UKM di Aceh.

Dikatakannya lagi, kedepan, pihaknya selaku pelaksana pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Aceh, akan senantiasa memperhatikan ragam produksi dalam negeri dalam setiap penentuan belanja barang/jasa dan juga pengutamaan produk lokal di provinsi ujung barat Sumatara ini.

Penggunaan produk nasional dan juga produk lokal, sejalan dengan perintah dari Bapak Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang dalam setiap kesempatan, kerap meminta agar SKPA mengutamakan produk-produk dalam negeri, dan juga belanja produk UMK ( usaha Mikro dan kecil) di Aceh sebagai upaya menguatkan perenomian daerah melalui e-market place.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, saat kegiatan Afirmasi bangga buatan produk Indonesia, di Bali (25/3/2022), mengungkapkan kemarahannya, dan menyentil banyak kementrian dan lembaga, serta pemerintah daerah yang masih suka belanja produk impor. 

Padahal menurut Presiden RI itu, banyak produk lokal yang kualitasnya setara, dan bahkan jauh lebih baik dari produk impor.

Menyikapi hal itu, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas juga telah merespon kemarahan Presiden RI  tersebut, dengan menerapkan kebijakan pembekuan belanja produk impor dengan metode e-catalog.

Dari laman http://dashboard.kemenperin.go.id/bisma/, dapat juga dilihat Kementrian dan Lembaga yang paling banyak belanja produk nasional, yakni berada pada urutan pertama, Kementrian PUPR, selanjutnya Kemenhan, dan disusul oleh Kemenkes.

Shares: