POPULARITAS.COM – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Effendi Hasan menyoroti terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pembentukan Satuan tugas (Satgas) percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab–Rekon) pasca bencana di Aceh.
Effendi menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak berhenti sebagai langkah simbolik atau sekadar menjadi etalase kekuasaan negara dalam merespons bencana.
Menurut Effendi, pembentukan satgas memang dapat dipahami sebagai upaya menunjukkan kehadiran negara secara cepat. Namun, dalam perspektif kebijakan publik, kehadiran negara tidak cukup dimaknai secara visual dan struktural, melainkan harus diukur dari kejelasan tujuan, efektivitas kerja, dan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
“Pertanyaan mendasarnya adalah untuk apa satgas ini dibentuk. Apakah benar-benar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi secara substantif, atau hanya menjadi instrumen simbolik yang menampilkan kekuasaan negara di ruang publik,” kata Effendi Hasan dalam keterangannya, Minggu (11/1/2025).
Effendi menjelaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan proses multidimensional dan jangka menengah panjang, yang mencakup pemulihan sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata ruang.
Oleh karena itu, lanjut Effendi, pembentukan satgas yang bersifat ad hoc harus mampu menunjukkan nilai tambah yang jelas dibandingkan dengan institusi kebencanaan yang telah ada, seperti BNPB dan BPBD, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi kebijakan.
Selain itu, Effendi juga menyoroti lemahnya desain kelembagaan Satgas apabila tidak melibatkan pemerintah daerah secara strategis, khususnya Pemerintah Aceh.
Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang kebencanaan serta status kekhususan dalam tata kelola pemerintahan, menurut Effendi, Aceh seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek dan unsur pimpinan daerah dalam struktur satgas.
“Aceh memiliki pengalaman empiris, kapasitas kelembagaan, dan legitimasi sosial yang kuat dalam penanganan pasca bencana. Mengabaikan peran Pemerintah Aceh dalam kepemimpinan Satgas justru berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan di lapangan,” tegasnya.
Effendi menilai bahwa pelibatan pemerintah Aceh sebagai bagian dari unsur pimpinan Satgas merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip desentralisasi, otonomi daerah, dan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional.
Selain itu, Effendi juga mengatakan keterlibatan daerah secara langsung akan memperkuat koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan rasa kepemilikan daerah terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Effendi mengingatkan bahwa tanpa kejelasan tujuan, indikator kinerja, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, Satgas berisiko menjadi kebijakan jangka pendek yang kuat secara simbolik, tetapi lemah secara berkelanjutan.
“Penanganan pasca bencana seharusnya menjadi ruang etis bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada korban. Negara tidak cukup hanya hadir secara simbolik yang dibutuhkan adalah kebijakan yang bekerja, bukan sekadar struktur yang terlihat,” pungkasnya.
Effendi menegaskan bahwa kritik ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual untuk memastikan bahwa setiap kebijakan strategis negara, khususnya dalam penanganan pasca bencana, benar-benar berpijak pada prinsip good governance, keadilan antarwilayah, dan keberlanjutan pemulihan masyarakat.
Leave a comment