POPULARITAS.COM – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Para mahasiswa mendesak agar anggota dewan segera membahas dan mengesahkan anggaran APBA 2018, Jumat (24/11/2018).
Aksi diikuti oleh puluhan mahasiswa itu turut membawa sejumlah umbul-umbul aksi seperti spanduk dan karton “Kami Mendesak Dewan Untuk Segera Membahas APBA”, “Bahas APBA Juga Ibadah”, “DPRA Bek Lale Sibak Rukok Teuk, Sahkan APBA Secepatnya.”
Salah seorang mahasiswa saat menyampaikan orasinya menyampaikan, mereka meminta agar para anggota dewan tidak lalai dengan tugasnya. Ia menilai persoalan APBA lazim setiap tahunnya selalu terlambat dibahas maka aksi protes yang dilayangkan tersebut pihaknya mendesak agar APBA di sahkan tepat waktu.
“DPRA bek lale ngon sibak rukok teuk, tapi tolong sahkan APBA beu tupat wate ( DPRA jangan lali dengan sebatang rokok lagi, tapi tolong sahkan APBA tepat waktu),” teriaknya.
Pantauan Popilaritas.com, saat berlangsungnya aksi diketahui di dalam gedung utaman DPR Aceh juga sedang berlangsung sidang paripurna. Mahasiswa sempat berada di luar pagar hingga akhirnya diizinkan masuk ke perkarangan kantor tersebut.
Koordinator Aksi, Khairul, mengatakan pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur Nova Iriansyah telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) pada 1 Agustus 2017 lalu namun hingga saat ini hal itu belum dibahas oleh para dewan.
Khairul menilai, seharusnya DPRA saat ini telah melangkah jauh melakukan pembahasan seperti apa yang diharapkan. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2018 telah disahkan pada 25 Okteber 2017 lalu.
“Sebenarnya pembahasan ini sudah berlangsung dan disahkan agar kemudian realisasi anggaran tahun depan bisa dilasanakan tepat waktu sehingga nantinya seluruh kegiatan bisa lebih efektif dan tidak terkesan dipaksa,” ujarnya.
Khairul berpesan, agar DPRA dapat berbenah dari tahun ke tahun, dimana pengesahan anggaran selalu terlambat dan selalu dipaksa penyelesaian kegiatannya. “Maka kita berharap APBA 2018 sudah disahkan selambat-lambatnya pada Desember mendatang dan pada Januari 2018 tidak ada lagi pembahasan tetapi sudah bisa dilaksanakan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky, saat menemui mahasiswa menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan jadwal pembahasan mulai Senin 27 November 2017 mendatang. Ia mengaku, dewan tidak ada niat dan upaya untuk memperlamban pembahasan.
Iskandar menceritakan, persoalan yang terjadi saat ini dewan harus mengejar perubahan APBA yang nilai sangat banyak kepentingan. Ia mencontohkan seperti APBA tahun lalu, seperti Infrastruktur, Masjid, Rumah Dhuafa dan Irigasi yang masuk dalam prioritas tetapi tidak terealisasi.
“Maka DPRA berpandangan ini harus diluncurkan kembali. Kita minta semua infrastruktur bisa dijalankan tapi hingga saat ini masih banyak hambatan-hambatan di pihak SKPA pemerintah Aceh,” tuturnya.
Sementara untuk pembahsan APBA 2018, katanya semua proses persiapan sudah terjadwal pihaknya akan segera melakukan pembahasan hingga waktu siang dan malam. Ia menargetkan pada 27 Desember 2017 pembahasan telah selesai dan segera diserahkan kepada Kemendagri untuk disahkan.
“Kalau tidak dicermati dengan baik maka akan banyak persoalan yang muncul. Maka kami akan bekerja siang dan malam insyaAllah kita akan selesaikan sebelum Desember,” jelasnya.(acl)
PENULIS : ZUHRI