POPULARITAS.COM – Kondisi pasar ekspor kopi arabica gayo saat ini kian terpuruk akibat dampak pandemi global COVID-19.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) Kabupaten Aceh Tengah Joharsyah mengatakan permintaan ekspor kopi Gayo saat ini bahkan berkurang hingga 70 persen dari volume ekspor biasanya di masa sebelum pandemi.
“Jadi kalau kita lihat itu terjadi penurunan yang sangat signifikan sampai 70 persen. Itu berdasarkan hasil meeting kami beberapa hari lalu dengan Fair Trade, sebuah lembaga sertifikasi internasional. Mereka juga terpuruk sekarang,” kata Joharsyah seperti dilansir laman Antara (10/10/2020).
Menurutnya Pemkab Aceh Tengah hingga saat ini masih terus berupaya untuk bisa mengatasi persoalan tersebut agar kopi tidak menumpuk di gudang apalagi harus tertahan di tingkat petani.
“Jadi kita sudah banyak lakukan komunikasi secara nasional maupun internasional, tapi memang seluruhnya sedang dalam kondisi sulit,” tutur Joharsyah.
“Kalau pemerintah daerah disuruh beli kopi, pertama pemerintah kan tidak pernah melakukan bisnis kopi, jadi setelah dibeli mau dibawa kemana. Kemudian uangnya juga dari mana,” ujarnya.
Dia menjelaskan untuk bisa membeli keseluruhan kopi petani di Aceh Tengah membutuhkan biaya yang tidak sedikit mencapai Rp1,8 triliun.
Menurutnya angka itu sangat tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bahkan anggaran provinsi sekalipun.
“Produksi kopi di Aceh Tengah itu berkisar antara 28.000 ton pertahun, itu nilainya sekitar Rp1,8 triliun. Itu berdasarkan luas lahan kopi di kita sekitar 48.000 hektare lebih kurang dengan produktivitas minimal rata-rata 700 kilogram perhektare pertahun,” sebut Joharsyah.
“Waktu rapat dengan Wakil Ketua DPRA Hendra Budian, kita sampaikan itu, dianya terkejut, dia bilang itu kan sudah sama dengan APBA punya anggaran, gimana mau kita tindaklanjuti. Artinya kita punya banyak keterbatasan kalau kopi itu dibeli oleh pemerintah. Belum lagi kalau kita hitung keseluruhan kopi Gayo Aceh Tengah-Bener Meriah, itu perlu dana hingga Rp3,8 triliun,” ujarnya.
Untuk saat ini kata Joharsyah pemerintah daerah melalui Disperindag hanya bisa berupaya membantu para pelaku ekspor di bawah naungan koperasi dengan memberikan dana talangan agar kopi dari petani bisa terus dibeli.
Tapi menurutnya hal ini pun masih menemui sejumlah kendala terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap koperasi.
“Bupati selalu mengarahkan Dinas Perdagangan untuk bisa memberi dana talangan ini, itu sudah kita proses, posisi saat ini berkasnya sudah di Bank Aceh. Tetapi kita masih terkendala juga dengan aturan-aturan, karena banyak koperasi di kita ini syarat-syaratnya itu minim sekali,” kata Joharsyah.
Editor: dani
