EkonomiHeadline

Empat Langkah Besar Nova Entaskan Kemiskinan 2020

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah | Foto: Hendro Saky

BANDA ACEH (popularitas.com) – Pengentasan kemiskinan di provinsi Aceh merupakan visi besar yang ingin diwujudkan Plt Gubernur, Nova Iriansyah. Hal ini didasarkan pada kegelisahannya, sebab label sebagai daerah miskin kerap dilekatkan pada daerah di ujung pulau Sumatera ini.

Berbagai program dan kegiatan sebagai langkah pengentasaan kemiskinan telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), baik berupa pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrakstruktur, hingga pembangunan berbagai akses yang memudahkan mobilitas dan gerak produksi di daerah ini.

Diakui, pengentasan kemiskinan bukanlah pekerjaan mudah, dan dibutuhkan sinergitas antara semua komponen, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, juga keterlibatan dunia usaha, untuk secara bersama mewujudkan penurunan angka kemiskinan.

Kinerja Pemerintah Aceh, sejak dipimpin oleh Nova Iriansyah, telah memperlihatkan hasil yang baik, walau dirasa belum memuaskan. Ini dikarenakan secara statistik, penurunan orang miskin di provinsi ini belum memenuhi ekspektasi yang diinginkan.

Intervensi penurunan angka kemiskinan, melalui dana otsus, telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun, hal tersebut juga harus didukung oleh sektor lain, yang dapat menggerakkan roda perekonomian dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Aceh.

Secara statistik dalam dua tahun terakhir, telah terjadi penurunan angka kemiskinan, yakni dari 15,92 persen menjadi 15,68 persen. Secara prosentase harus diakui terjadi penurunan angka kemiskinan, dan ini memperlihatkan ada kinerja Pemerintah Aceh. Namun tentu saja, hal tersebut belum memuaskan semua kalangan.

Selain menggunakan instrumen APBA dan dana otsus, Nova juga terus bergerak dengan membenahi berbagai alat lainnya, yang hal tersebut dapat menjadi daya ungkit ekonomi Aceh kedepan.

Dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Aceh, Rabu, 4 Desember 2019, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memaparkan empat jurus penting yang telah dilakukan pada 2020 mendatang. Dan kesemua hal tersebut, dipastikan akan memberikan dampak yang signifikan dalam menciptkan iklim dunia berusaha, yang secara nyata akan menciptakan berbagai gerak ekonomi di provinsi ini.

Disebutkannya, langkah pengambilalihan Blok B pada 2020, yang nantinya akan dikelola oleh Pemerintah Aceh melalui perusahaan daerah PT PEMA, merupakan langkah penting. Selama satu tahun kedepan, akan terjadi proses transisi dalam pengelolaan Blok B, yang selama ini dikerjakan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE), untuk selanjutnya akan di-take over PT PEMA.

Dalam proses transisi tersebut, lanjut Nova, PT PEMA, akan menyiapkan SDM, manajemen, dana, hingga hal lainnya. Sehingga proses alih kelola dapat berjalan dengan mulus, dan Aceh siap mengelola Blok B tersebut.

Jika nantinya Blok B telah dikelola oleh PT PEMA, maka hal tersebut akan mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi daerah ini dalam bentuk pendapatan migas yang lebih besar, dan juga penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Aceh. “Kita percaya, SDM yang dimiliki Aceh mampu mengelola Blok B, dan PT PEMA memiliki waktu satu tahun kedepan mempersiapkannya,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Nova, pihaknya akan menjadikan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong sebagai daerah tumbuh kembangnya industri di provinsi ini. Nantinya, kawasan ini akan didorong sebagai sentrum berbagai pabrik-pabrik skala kecil, yang akan memproduksi kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah Aceh menargetkan menumbukan ratusan industri di kawasan ini, dengan target penyerapan puluhan ribu tenaga kerja. Berbagai fasilitas dan kemudahan berupa insentif juga diberikan di kawasan ini, berupa gratis sewa lahan, dan berbagai pendirian kantor perizinan, yang nantinya ditempatkan langsung di kawasan ini. “Jadi investor enggak perlu repot, perizinan sudah langsung ada di KIA,” sebutnya.

Langkah lainnya, tambah Nova, pihaknya menyadari, KEK Arun Lhokseumawe yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus masih belum memperlihatkan geliat ekonomi yang nyata. Hal ini salah satunya adalah kendala regulasi, yakni ada benturan antara LMAN, sebagai pengelola aset dengan BUPP dan PT Patna. Karena itu, untuk memastikan investasi di kawasan ini dapat dilaksanakan, dirinya akan memangkas kendala aturan tersebut.

Dalam pertemuan dengan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu, terang Nova, Ia telah mengeluhkan persoalan kewenangan LMAN di KEK Arun, yang hal tersebut, menjadi hambatan hadirnya investasi dikawasan tersebut. Dan pada saat itu, sambungnya, pihak BKPM menyampaikan akan berkordinasi dengan Kementrian Keuangan, sehingga hak atas pengelolaan KEK Arun menjadi sepenuhnya kewenangan Aceh. “InsyaaAllah hal ini akan segara terwujud,” ungkapnya.

Revitalisasi BPKS juga merupakan perhatian Nova. Ia mengatakan, kelembagaan BPKS harus segera direvitalisasi, sehingga kawasan Sabang sebagai free trade zone (FTZ), dengan BPKS sebagai regulatornya, dapat bergerak cepat dalam membangkitkan industri perikanan, dan juga pariwisata di sana.

Selain itu juga, langkah lain yang telah dilakukan pemerintah Aceh saat ini adalah mendorong lahirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Barsela. Kehadiran kawasan tersebut sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah barat dan selatan.

Pemerintah Aceh saat ini juga tengah merancang hadirnya kawasan pariwisata nasional. Dengan adanya kawasan ini nantinya, diharapkan menjadi daya ungkit ekonomi besar sektor kepariwisataan di provinsi ini. “Konsep kawasan pariwisata nasional sudah dirancang, dan akan diajukan ke Pusat (Jakarta) untuk disetujui,” sebutnya.

Selain hal tersebut, jelas Nova, pemerintah Aceh akan terus melahirkan dan mendorong lahirnya pusat ekonomi baru di seluruh wilayah. Hal ini akan terjadi jika sektor swasta bersinergi dengan pemerintah. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten dan kota, ditegaskannya agar selaras dalam menjalankan visi pemerintahan dengan pemerintah provinsi. “Sehingga target pengentasan kemiskinan pada 2022 mendatang dapat kita capai.” (SKY)

Shares: