Anggota Komisi D DPRK Lhokseumawe, Azhari T Ahmadi menyebutkan, mereka menganggap Kepala Puskesmas tempat mereka bekerja tidak transparan dalam pembagian dana insentif Nakes yang menangani Covid-19.
“Kita sebagai wakil rakyat akan menampung aspirasi dari masyarakat apapun pengaduannya, khususnya terkait dana insentif tenaga medis COVID-19 itu. Hal ini sudah kita terima dan kita akan mengkaji itu,” ujar Azhari T Ahmadi.
Katanya, menindaklanjuti itu dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil dinas terkait dan juga Kepala Puskesmas yang dimaksud itu. Sebab ini menyangkut jerih para Nakes yang berada di garda terdepan melawan Covid-19.
“Dana insentif tersebut harus transparan dan tepat sasaran,” sebutnya.
Sementara itu, Kabid Layanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, dr Lasmita Nurul Huda mengungkapkan, terkait penerima dana insentif hanya berdasarkan SK COVID-19 dan ditetapkan berdasarkan hasil diskusi di setiap puskesmas masing-masing.
“Tidak mungkin semua tenaga medis mendapatkan dana intensif, hanya tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 saja,” kata dr Lasmita Nurul Huda.
Lanjutnya, setiap puskesmas memiliki SK sendiri, sedangkan pihak dinas hanya bertugas menyesuaikan data SK, setelah ditetapkan pihak Puskesmas.
“Seharusnya, Kepala Puskesmas harus memberikan pemahaman terkait regulasi dan juknis pemberian dana insentif itu kepada tenaga medis yang menangani kasus COVID-19, agar tidak salah faham, selain itu tenaga medis terlebih dahulu harus menanyakan hal ini,” pungkasnya.[]
Editor: Acal
Leave a comment