Jokowi: Keuangan Syariah Seperti Raksasa Sedang Tidur
Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 secara virtual, Rabu (28/10/2020). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman/am.
Home News Jokowi Terbitkan Perpres Pengupahan, Pemda Wajib Ikuti Pedoman dari Pusat
News

Jokowi Terbitkan Perpres Pengupahan, Pemda Wajib Ikuti Pedoman dari Pusat

Share
Share

POPULARITAS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bagi pekerja atau buruh. Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Februari 2021.

Pasal 4 disebutkan pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan pengupahan tersebut termasuk dalam program strategis nasional. Pada beleid terbaru ini, pemerintah daerah diwajibkan mengikuti acuan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam beleid sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, tidak tertulis adanya kewajiban pemerintah daerah mengikuti acuan pengupahan dari pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat,” demikian isi dari Pasal 4 ayat 3 dikutip, dari perpres yang diterbitkan di laman JDIH Sekretariat Negara, Senin (22/2/2021).

Adapun bagi pemerintah daerah yang tidak mengikuti pedoman kebijakan pemerintah pusat akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif.

“Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masih memberlakukan keputusan tentang upah minimum yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah,” isi dari Pasal 81 ini.

Dalam Pasal 23 beleid turunan Undang-undang Cipta Kerja tersebut, juga diatur mengenai upah minimum. Upah minimum sendiri terdiri atas upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Perpres ini menyebutkan, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Pastinya penyesuaian nilai upah minimum akan dilakukan tiap tahun.

Penyesuaian nilai upah minimum ditentukan pada rentang nilai tertentu diantara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Sebagaimana isi Pepres No. 36/2021 ini juga menunjukkan formulasi atau perhitungan sebagai acuan nilai upah minimum tertinggi dan juga terendah.

Sumber: Kompas

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
Korban tewas kapal wisatawan di Bengkulu jadi 8 orang
News

Korban tewas kapal wisatawan di Bengkulu jadi 8 orang

POPULARITAS.COM – Jumlah korban tewas saat tragedi kapal wisatawan tenggelam di Bengkulu,...

Warga binaan Lapas Klas II A Rantau Prapat ikuti aneka lomba
News

Warga binaan Lapas Klas II A Rantau Prapat ikuti aneka lomba

POPULARITAS.COM – Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Rantau...

News

Bulog Aceh kirim 20 ton beras ke Sumut

POPULARITAS.COM – Kanwil Bulog Aceh, kirim sebanyak 20 ribu ton beras ke...

Satu keluarga tewas tertimbun tanah longsor di Samarinda
News

Satu keluarga tewas tertimbun tanah longsor di Samarinda

POPULARITAS.COM – Satu keluarga yang terdiri dari Hamdanah dan tiga anaknya, tewas...