News

Kebijakan Touring Moge Tidak Ada Relevansi Dengan Tugas BRA

Anggaran Touring Perdamaian  Membuka Luka Baru Penyintas Konflik
Ilustrasi, touring moge. (net)

BANDA ACEH (popularitas.com) – Terkait program touring moge untuk menyambut hari damai Aceh yang digelar oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Pemerintah Aceh dikritik berbagai kalangan.

LSM Masyarakat Trasnparansi Aceh (MaTA) juga turut menolak secara tegas penggunaan anggaran Aceh untuk “Touring Moge” dengan mengambil momentum memperingati perdamaian Aceh.

Menurut MaTA, kebijakan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan memperingati Perdamaian di Aceh.

“Ini kebijakan tidak waras ketika Pemerintah Aceh melakukan program yang tidak berkadilan terhadap korban konflik. BRA yang di bentuk dengan Qanun No. 6 Tahun 2015 tidak memiliki mandat sama sekali untuk bicara investasi Aceh sebagaimana di ungkapkan oleh ketua BRA,” kata Koordinator MaTA, Alfian dalam keterangannya, Rabu (12/8/2020).

Dalam catatan MaTA, Pemerintah Aceh dalam tahun 2020 bukan ini saja mengeluarkan kebijakan yang mubazir, BRAm kata dia di bentuk dengan semangat perdamaian bagi korban konflik Aceh bukan untuk pejarahan anggaran Rp 305,6 juta.

Alfian bilang program touring moge dengan alasan memberikan rasa aman dan minat investasi sama sekali tidak relevansi dengan tugas dan wewenang BRA, oleh karna itu ia meminta program tersebut dihentikan. “Baru kali ini tour moge menggunakan anggaran rakyat dan ini sangat memalukan,” ucapnya.

Pemerintah Aceh, lanjut Alfian sudah saatnya memikirkan program yang bermanfaat, misalnya dimomentum hari damai, bertemu dengan korban konflik, sejauhmana pemenuhan hak-hak korban, pemulihan ekonomi korban konflik dan memastikan hak pendidikan terhadap anak korban konflik dan ini seharusnya lebih ideal.

Menurutnta BRA memiliki mandat yang berasaskan keadilan, sementara program touring moge ini dinilai tidak memilik rasa keadilan.

“Karena di saat pemenuhan dan pemulihan korban belum tuntas anda malah menjadikan mareka sebagai objek untuk kepentingan penikmat kekuasaan dan ini sama sekali tidak dapat ditoleransikan,” ujarnya. (dani/ril)

Shares: