POPULARITAS.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Senin (21/8/2023), mulai menggelar Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan atas perkara nomor 08/KPPU-L/2023 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) Segmen 3 (Multi Year Contract/MYC) di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022.
Sidang secara hybrid tersebut dipimpin oleh Komisioner Dinni Melanie selaku Ketua Majelis Komisi serta didampingi oleh Komisioner M. Afif Hasbullah dan Komisioner Ukay Karyadi sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan mengambil agenda perdana pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU.
Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU, Akhmad Muhari dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023) mengatakan, dalam perkara yang berasal dari laporan masyarakat tersebut, terdapat beberapa Terlapor yang disebut dalam LDP, yakni PT Wanita Mandiri Perkasa (Terlapor I).
Kemudian, PT Tamiang Karya (Terlapor II), PT Andesmont Sakti (Terlapor III), PT Galih Medan Persada (Terlapor IV), dan Pokja PBJ-XXXIII Provinsi Aceh (Terlapor V).
“Dalam sidang, tiga Terlapor yakni Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V hadir secara daring. Sementara dua Terlapor, yakni Terlapor I dan Terlapor III, tidak hadir dalam persidangan tersebut,” kata Muhari.
Ia menjelaskan, dugaan persekongkolan diduga terjadi pada pengadaan paket pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues (P.035.11) (Segmen 3) dengan total harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp223.199.715.670 yang dibiayai melalui APBA secara multi year untuk tahun anggaran 2020 – 2022, dengan rincian APBA 2022 sebesar Rp96.745.010.053, APBA 2021 sebesar Rp96.744.000.000, dan APBA 2020 sebesar Rp29.710.989.947.
Dalam LDP, kata Muhari, investigator memaparkan temuan beberapa fakta dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain adanya berbagai penyesuaian berbagai dukungan pengadaan, adanya interaksi antar peserta tender, dan adanya perlakuan istimewa Terlapor V kepada pemenang tender.
Pasca mendengarkan LDP, tambah Muhari, Majelis Komisi akan melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti (berupa surat dan/atau dokumen pendukung) dalam LDP dari Investigator pada tanggal 29 Agustus 2023 di Kantor KPPU Jakarta.
“Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 21 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2023,” sebut Muhari.
