POPULARITAS.COM – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh terus memacu investasi di Aceh, meskipun di tengah pandemi Covid-19. Arah kebijakan pun mulai diubah, di tengah lesunya investasi asing selama virus corona mewabah secara global.
Kondisi ini telah berdampak serius terhadap berbagai investasi di Aceh. Pandemi Covid-19, membuat minat investasi asing menurun hingga 40 persen. Pemerintah Aceh terus berpikir keras, agar klaster ekonomi, nilai tambah untuk memperbaiki perekonomian agar lebih produktif terus dilakukan meskipun di tengah serangan virus corona.
Meskipun secara global sedang dihadang pandemi Covid-19. Bahkan resesi ekonomi mulai menjerat sejumlah negara, seperti Singapura yang hanya selemparan batu dari Indonesia. Tetapi DPMPTSP Aceh tak patah arang, di tengah segala keterbatasan mulai mengatur siasat baru agar investasi di Aceh tidak terhenti.
Berbagai inovasi telah dilakukan. Pandemi Covid-19 membuat semua pihak harus lebih kreatif dan inovatif, karena ada beberapa kebiasaan lama yang tak dapat dilakukan selama wabah virus corona terjangkit di Nusantara ini.
Kondisi ini tidak hanya berdampak sektor kesehatan, juga menjerat multisektor, termasuk proses perizinan selama ini dapat dilakukan secara tatap muka. Namun selama pandemi, kebiasaan pengurusan perizian dilakukan secara offline, harus berubah menjadi secara daring.
Ini dilakukan untuk menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 – yaitu tidak terlalu banyak berkumpul orang di suatu tempat hingga dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus mematikan ini.
Kendati demikian, proses pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh tidak boleh berhenti. Pelayanan perizinan, konsultasi hingga berbegai kegiatan lainnya tetap harus berjalan dengan baik, meski sedang mewabah virus corona.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan DPMPTSP Aceh, Marzuki menjelaskan, untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik itu selama pandemi Covid-19, pihaknya juga memberi beberapa kemudahan dalam proses perpanjangan perizinan.
Kemudahan dimaksud adalah setiap proses perpanjangan izin, pihaknya tak lagi melakukan verifikasi lapangan. Tetapi pengusaha hanya membuat permohonan perizinan melalui daring dan aplikasi yang telah disiapkan oleh DPMPTSP Aceh.
“Ada beberapa sektor yang diberitakan kemudahan, terutama menyangkut dengan verifikasi lapangan. Ada beberapa kementerian yang memberi kemudahan, jadi menyurati DPMPTSP kabupaten/kota dan provinsi untuk hal-hal tertentu ini bisa,” kata Marzuki, Selasa (21/7/2020).
Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, Marthunis, ST, DEA menjelaskan, salah satu terobosan baru arah investasi yang diambil pemerintah Aceh.
Pemerintah kemudian fokus menggaet investasi hilirisasi – dengan memberdayakan investor dan orang kaya lokal agar mau berinvestasi di Aceh. Solusi ini dilakukan akibat minat investasi asing selama pandemi Covid-19 melesu.
Ada empat kawasan investasi hilirisasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dengan mendorong investor lokal. Yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong di Aceh Besar, Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang dan Pelabuhan Ikan Terpadu di Lampulo, Banda Aceh.
Keempat kawasan investasi hilirisasi ini lahan sudah clean and clear, baik dari sisi keamanan, infrastruktur dan pelayanan sudah kita siapkan. Sehingga bagi siapapun investor lokal yang hendak berinvestasi akan lebih mudah, karena semua fasilitas dan perangkat sudah disiapkan oleh pemerintah.
Selama ini arah kebijakan investasi di Aceh lebih banyak di bidang infrastruktur, perkebunan, sawit hingga pertambangan. Namun dalam arah baru kebijakan investasi akan memfokuskan investasi hilirisasi. Pemerintah akan mengundang investor yang berminat untuk membangun prabrik di Serambi Makah.
Marthunis mencontohkan, Aceh banyak potensi komoditi yang dapat dibangun pabrik – seperti pabrik ikan, pabrik minyak kelapa sawit hingga jadi komoditas yang dapat langsung dipergunakan. Bukan hanya perkebunan saja, tetapi ada produk langsung yang dapat dipasarkan baik di Aceh maupun ke luar.
Dengan adanya pabrik akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Aceh. Marthunis yakin angka penangguran, kemiskinan dapat ditekan di Tanah Rencong.
Promoso Melalui Daring
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Aceh agar minat investasi di Aceh tetap berjalan dengan baik, meskipun sedang dihantam pandemi Covid-19. Salah satunya memperbaiki strategi promosi mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Dalam arah baru kebijakan menggaet investasi. Pemerintah mulai mengikuti perkembangan teknologisasi di era 4.0. Ada berbagai platform media dapat dipergunakan. Apa lagi era arus informasi yang mengalir cepat, seperti media sosial dapat mempromosikan potensi investasi yang ada di Aceh.
“Kita melakukan ada beberapa kegiatan, seperti bisnis forum baik dengan calon investor dalam negeri ataupun luar negeri. Kita juga melakukan pendampingin misi investasi, itu kita lakukan terkait apa saja potensi kita yang bisa ditawarkan ke calon investor,” kata Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, Syarifah Zulfa.
Selama ini melakukan promosi dan mencari investor dapat bertemu langsung dengan calon investor. Tetapi selama pandemi kegiatan itu tidak dapat lagi dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.
Jalan baru yang dilakukan adalah melakukan promosi melalui digital dan media cetak. Digital yang dimaksud adalah media online dan media sosial. Sementara media cetak yakni media koran, tabloid, majalah nasional, termasuk majalah di maskapai penerbangan.
Dalam menggaet investor selama pandemi Covid-19, DPMPTSP Aceh juga melakukan promosi melalui webinar. Para investor ini umumnya berasal dari Singapura, Malaysia, Jepang, China, Arab Saudi bahkan India.
Dalam tiga tahun terakhir, kata Syarifah, sektor yang paling diincar oleh investor ada tiga, yakni sektor energi, pertambangan atau batubara serta perkebunan. Tiga sektor ini diminati investor asing.
Kendati demikian, Syarifah mengaku Aceh tetap terbuka lebar terhadap investor asing maupun lokal yang hendak berinvestasi di Serambi Makah.
Namun, hingga saat ini pihaknya bersama sejumlah investor masih dalam tahap penjajakan. Jika sudah deal, mereka akan datang ke Aceh untuk melihat kondisi di lapangan. Minat mereka umumnya di sektor energi.
“Peluangnya masih sama sebelum Covid-19, di satu sisi kita terus memberi informasi bagaimana melalui komunikasi saja, memberi informasi prosedurnya begini, tahapan yang harus dilakukan begini,” jelasnya.
Realisasi Investasi Tetap Optimis
Kepala DPMPTSP Aceh, Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si melalui Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Ir. Jonni mengakui realisasi investasi juga ikut merosot, kendati tidak signifikan. Ada terjadi sedikit penurun realisasi investasi selama wabah virus corona terjangkit secara global.
Berdasarkan data dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh. Pada triwulan 1 2020, jumlah investasi di Tanah Seulanga mencapai Rp 3.239.453.862.901, mengalami penurunan pada triwulan 2 yaitu Rp 1.714.504.086.152.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah investasi pada triwulan 1 yakni Rp 2.262.228.796.019, triwulan 2 yaitu Rp 1.844.966.736.185, triwulan 3 sebesar Rp 500.946.591.478 dan triwulan 4 yakni Rp 1.203.948.620.427.
Tak dipungkiri, sebutnya, pandemi Covid-19 memberi sedikit efek negatif bagi investasi di Aceh. Ia mencontohkan, salah satu investasi yang tersendat adalah pembangunan pabrik pembangkit listrik biomassa dari sawit di salah satu kabupaten di Aceh.
Padahal seharusnya 2019 kemarin mulai pembangunan konstruksi. Tetapi salah satu rekanan dari India tidak dapat masuk ke Aceh, karena negaranya sedang diberlakukan lockdown akibat Covid-19. Sehingga telah menghambat realisasi investasi tersebut.
“Adanya pandemi Covid-19, juga salah satunya terhambat ini. Kalau tidak sudah kontruksi, rencana awal 2019, ini sudah setahun lebih, saya dapat pengakuan dari direkturnya. Langkah kita ya menunggu,” ujarnya.
Sementara perusahaan-perusahaan lainnya yang telah beroperasi, kata Jonni, realisasi investasinya cukup bervariasi. Bahkan ada sejumlah perusahaan angka realiasinya berkembang.
“Tidak signifikan mengganggu, tetapi ada mengganggu juga,” kata Jonni.
Ia menambahkan, sektor yang paling besar realisasi pada triwulan 1 di Aceh adalah kontruksi atau pembangunan jalan tol trans Sumatera di Kabupaten Aceh Besar, yakni mencapi Rp 2 triliun lebih dan disusul sektor pertambangan Rp 500 miliar lebih.
Sedangkan pada triwulan 2, sektor kontruksi juga masih berada di peringkat pertama yakni Rp 500 miliar lebih. Lalu, disusul sektor industri makanan sebesar Rp 300 miliar lebih dan seterusnya.
“Total keseluruhan triwulan 1 adalah Rp 3.239.453.862.901 dan triwulan 2 yakni Rp 1.714.504.086.152,” sebut dia.
Agar iklim investasi terus bergeliat di bumi Iskandar Muda. DPMPTSP Aceh kemudian menyusun materi investasi dengan melibatkan kabupaten/kota. Baik untuk menggaet investor asing maupun lokal agar berinvestasi di Serambi Makah.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan promosi peluang investasi di Aceh. Caranya pun beragam, baik melalui agenda bisnis forum, One on One Meeting dan juga event pameran, serta media promosi lainnya.
Kepala DPMPTSP Aceh, Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si melalui Staf Bidang Promosi Penanaman Modal, Cut Eliza Mutia mengatakan, sebagai salah satu alat kerja yang paling penting dalam melakukan tupoksi promosi investasi adalah adanya materi investasi yang tersaji dalam berbagai bentuk baik berupa buku, leafled maupun mapping potensi.
Oleh karena itu, kata Eliza, maka perlu dibentuk tim personalia yang solid untuk penyusunan materi promosi investasi tersebut yang akan menggambarkan peluang investasi di Tanah Rencong. Peluang investasi ini mencakupi 23 kabupaten/kota di Aceh.
Penyusunan materi investasi tahun ini dibagi dalam 3 macam, berupa buku peluang investasi Aceh, leafled, dan mapping potensi investasi Aceh.
Adapun informasi yang disajikan pada buku peluang investasi berupa infrastruktur pendukung investasi seperti Informasi tentang pelabuhan, bandara, jalan, air, hotel, rumah sakit yang ada di Aceh.
Hal utama yang menjadi fokus adalah penyajian 4 sektor potensial seperti sektor agroindustri, energi dan infrastruktur, pengembangan pariwisata dan pengembangan kawasan (KPBPB Sabang, Kek Arun Lhokseumawe, Kawasan PPS Kuta Raja dan KIA ladong).
“Untuk sektor infastruktur yang kita tawarkan, tahun ini ada penambahan, selain jalan tol, juga ada pembangunan jaringan pipa gas, akomodasi kota (moda kota) hasil koordinasi dengan dinas teknis terkait,” jelas Eliza.
Yang membedakan materi peluang investasi tahun sebelumnya, materi investasi itu dicetak dalam bentuk bahan cetakan. Namun, selama pandemi Covid-19, materi itu hanya disajikan dalam bentuk digital/eBook.
“Perbedaan sebelum pandemi, dulu kita cetak dan kita bawa kemanapun kita lakukan promosi, baik pameran, bisnis forum, dan lain-lain. Tahun ini tidak buat dalam bentuk cetak, tetapi dalam bentuk digital/eBook, yang kita unggah pada web, media sosial juga,” ujar dia.
Kata Eliza, tahun ini pihaknya juga melibatkan kabupaten/kota dalam SK Tim Penyusunan Materi Promosi Investasi Aceh Tahun 2020. Mereka diwajibkan untuk mengupdate atas usulan yang sudah ada pada buku tahun 2019 dan mengusulkan proyek investasi baru kepada tingkat provinsi.
kendati demikian Eliza tak menampik ada sejumlah kendala yang dihadapi saat melibatkan daerah dalam menyusun materi investasi. Salah satunya soal ada kabupaten kota yang belum aktif dalam mengusulkan proyek di daerah masing-masing.
Ia berharap, ke depan kabupaten/kota punya inisiatif mengusulkan proyek yang real dan siap. “Ini kan tahun pertama kita libatkan kabupaten/kota secara SK, kalau koordinasi tentunya aktif dengan kabupaten/kota sudah dari dulu kita lakukan, karena provinsi tidak punya lahan untuk ditawarkan, kita hanya fasilitator,” jelasnya.
Adapun kabupaten/kota yang telah mengusulkan proyeknya adalah Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Banda Aceh, dan Sabang. Usulan mereka pun beragam, mulai dari pembangunan tambak udang paneme hingga pembangunan pabrik saus tomat.
Eliza sarankan, kabupaten/kota sebelum mengusulkan materi investasi agar memperhatikan beberapa langkah harus dilalui oleh tim di kabupaten/kota. Seperti mencocokkan proyek sesuai RPJMD (Rencana Umum Penanaman Modal (RPUPM) dan kesesuaian RT/RW lokasi pembangunan proyek, yang dibahas melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan mendapat persetujuan dari pimpinan daerah.
Dalam mengusulkan proyek, sebutnya, kabupaten/kota diarahkan untuk melihat hasil kajian yang sudah tersedia pada dinas teknis, dan jika pun belum ada boleh membuat estimasi untuk kelayakan bisnis dan tahun berikutnya baru dianggarkan biaya penyusunan studi kelayakan.[tim]
