POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, diduga mengutak-atik dua pos anggaran belanja pembangunan daerah bersumber Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2025, untuk kemudian ‘disulap’ menjadi satu kegiatan senilai Rp 2 miliar.
Utak-atik dana DOKA itu dilakukan dengan menghilang pos belanja pekerjaan rekontruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan Paya Seutui-Gle Cut-Telkom sebesar Rp 1.025.000.000.
Anggaran hasil “sulap” itu kemudian “digelembungkan” atau ditambah pada kegiatan peningkatan kapasitas struktur jalan Teupin Peukat-Tijien Daboih-Keude Ulim dari semula Rp 1.025.000.000 menjadi Rp 2.000.000.000.
Padahal kedua pos belanja daerah bersumber DOKA tersebut, dulunya telah melewati proses dan tahapan pembahasan dan persetujuan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie Jaya pada pada Oktober 2024 lalu, yang telah dituangkan dan disahkan dalam Qanun APBK setempat tahun 2025.
Bahkan usulan dan kesepakatan anggaran bersumber DOKA, dan TDBH migas 2025 itu telah disampaikan Pj Bupati Pidie Jaya kepada Kepala Bappada Aceh, melalui surat bernomor : 050/3485 tertanggal 14 Oktober 2025 yang telah ditandatangani langsung oleh Pj Bupati saat itu, Jailani Beuramat dan Ketua DPRK A. Kadir Jailani.
Kendati telah dituangkan dalam Qanun APBK 2025 yang merupakan dasar hukum penggunaaan atau belanja anggaran daerah, namun apalacur, Pemerintah Pidie Jaya diduga malah menghapus kegiatan jalan Paya Seutui-Gle Cut-Telkom yang anggarannya kemudian “ditimbun” pada jalan Teupin Peukat-Tijien Daboih-Keude, Ulim setempat, yang awalnya Rp 1 miliar ditambah menjadi Rp 2 miliar atau bertambah Rp 975.000.000.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie Jaya, Muhalil saat dikonfirmasi wartawan membenarkan, adanya penambahan anggaran untuk proyek jalan Teupin Peukat-Tijien.
“Penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas struktur jalan jalan Teupin Peukat-Tijien Daboih-Keude Ulim, dilakukan dengan menghilangkan kegiatan Rekontruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Paya Seutui-Gle Cut-Telkom sebesar Rp 1.025.000.000,” kata Kepala Bappeda Pidie Jaya, Muhalill kepada wartawan.
Muhalil berkelit, penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaran dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN-APBD).
Berdasarkan Inpres tersebut, besaran DOKA untuk Pidie Jaya 2025 yang terimbas pemangkasan capai Rp 1,3 miliar. Hasil pemotongan tersebut kemudian dilakukan penyesuaian pada kegiatan penimbunan ruang terbuka publik yang anggaran awalnya Rp 3,8 miliar menjadi Rp 2,5 miliar.
Dalihnya, dengan memanfaatkan Inpres Nomor 1 tahun 2025, sejumlah kegiatan yang bersumber dari DOKA tahun 2025 juga dilakukan rasionalisasi.
Seperti halnya kegiatan-kegiatan dengan skala prioritas kecil dihilangkan untuk selanjutnya ditambah pada kegiatan dengan prioritas jauh lebih besar.
Penyesuaian kegiatan DOKA 2025 itu sendiri telah disampaikan Bupati Pidie Jaya ke Bappada Aceh berdasarkan surat nomor 000.7.2/143, tanggal 10 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi.
Hanya saja, lampiran usulan penyesuaian kegiatan DOKA 2025 tersebut tanpa ada tanda tanda Ketua DPRK Pidie Jaya.
Untuk itu, Muhalil berkilah, secara aturan penyesuaian anggaran kegiatan DOKA tersebut tidak memerlukan pembahasan ulang dengan DPRK, sejauh tidak menimbulkan kegiatan baru.
“Kalau memunculkan kegiatan baru itu baru dibahas lagi bersama DPRK. Tapi kalau hanya penyesuaian, tidak perlu,” jelas Muhalil.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkarjaan Umum (DPU) Kabupaten Pidie Jaya, Orizal Safitri, mengatakan, perubahan jumlah anggaran untuk peningkatan struktur jalan Teupin Peukat-Tijien Daboih-Keude Ulim dari semula sebesar Rp 1.025.000.000 menjadi Rp 2.000.000.000 dilakukan pada saat efisiensi anggaran.
Di mana, saat proses penyesuaian anggaran tersebut, TAPK memanggil pihaknya untuk membahas dan mengetahui kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas Tahun Anggaran 2025.
Dalam pembahasan tersebut, kegiatan yang tidak terlalu prioritas, anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang skala prioritas lebih besar.
Leave a comment