POPULARITAS.COM – Kementerian Keuangan Sri Lanka menjadi korban serangan siber terbesar yang pernah menimpa lembaga negara di negeri itu. Peretas berhasil mencuri dana senilai US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 43 miliar dari kas pemerintah.
Insiden ini menjadi pukulan telak bagi Sri Lanka yang tengah berjuang memulihkan ekonominya. Negara di Asia Selatan itu sebelumnya gagal membayar utang luar negeri sebesar US$ 46 miliar pada krisis 2022.
Dana yang raib akibat serangan siber Sri Lanka tersebut sedianya dialokasikan untuk pembayaran utang kepada Australia. Kasus mencuat setelah otoritas menerima peringatan adanya upaya pembobolan terhadap server email kementerian.
Dikutip dari beritasatu.com, Sekretaris Kementerian Keuangan Sri Lanka Harshana Suriyapperuma mengonfirmasi adanya pencurian dana tersebut. “Penyidik kriminal sedang menyelidiki hal ini, dan kami belum dapat memberikan rincian lebih lanjut,” ujarnya.
Hasil investigasi awal memastikan dana US$ 2,5 juta yang dijadwalkan ditransfer ke Australia telah lenyap. Sebagai respons cepat, pemerintah menskors empat pejabat senior di Kantor Manajemen Utang Publik atau Public Debt Management Office (PDMO).
Pemerintah Sri Lanka juga menggandeng lembaga penegak hukum internasional untuk menelusuri jejak para pelaku. Penyelidikan lintas negara dinilai krusial mengingat transaksi yang dibobol bersifat internasional.
PDMO sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk awal tahun ini. Pembentukannya menjadi bagian dari reformasi pengelolaan utang sekaligus salah satu syarat program dana talangan senilai US$ 2,9 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang bergulir sejak 2023.
Dari sisi Australia, Komisaris Tinggi untuk Sri Lanka Matthew Duckworth membenarkan adanya kejanggalan dalam proses pembayaran utang tersebut. Ia menyebut otoritas kedua negara kini saling berkoordinasi untuk mengusut tuntas kasus ini.
Dikutip dari beritasatu.com, Duckworth menyampaikan perkembangan kasus melalui unggahan di platform X. “Pihak berwenang Sri Lanka sedang menyelidiki masalah ini dan bekerja sama dengan pejabat Australia,” tulisnya.
Duckworth juga menegaskan komitmen Australia untuk terus mendampingi Sri Lanka mencapai stabilitas fiskal dan keberlanjutan utang. Dukungan itu dinilai penting di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih rapuh.
Ironisnya, pembobolan ini terjadi justru ketika Bank Sentral dan Kementerian Keuangan Sri Lanka sedang gencar mengkampanyekan kewaspadaan terhadap kejahatan siber. Edukasi publik soal risiko penipuan digital rutin disiarkan melalui berbagai media massa dalam beberapa waktu terakhir.
Kasus ini sekaligus menjadi alarm keras bagi keamanan sistem keuangan negara-negara yang tengah menjalani program pemulihan ekonomi. Lemahnya infrastruktur keamanan digital berpotensi menggerus kepercayaan kreditur internasional terhadap reformasi yang dijalankan Kolombo. (hsn)
Leave a comment