POPULARITAS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA meminta kepolisian untuk mengecek informasi awal terkait berita bohong atau hoax isu mengenai bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Aceh.
“Sudah saya sampaikan dir polda agar diteliti siapa yang mulai mengeluarkan hoax,” kata Safrizal, Selasa (31/12/2024)
Selain itu, Safrizal menyanyangkan adanya pihak-pihak yang tega menyebarkan informasi tidak benar demi kepentingan tertentu. “Ada yang tega seperti itu, sangat kitamenyesalkan,” ujarnya
Sebelumnya diberitakan, Ratusan masyarakat Aceh datang ke kantor Gubernur Aceh pada Senin pagi 30 Desember 2024, dengan harapan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun, kedatangan mereka berdasarkan informasi yang ternyata keliru.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dengan tegas mengklarifikasi bahwa isu mengenai bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Aceh adalah tidak benar.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke kantor gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoak,” kata Akkar Arafat dalam keterangannya di Banda Aceh.
Akkar Arafat menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penganggaran di pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh. Oleh karena itu, tidak mungkin ada bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.
Akkar Arafat menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penganggaran di pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh. Oleh karena itu, tidak mungkin ada bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.
Jika pun ada bantuan yang diberikan, kata Akkar Arafat, tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa. “Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025,” ujarnya.
Akkar Arafat juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.
“Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungan dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar,” ucapnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, Akkar Arafat berharap masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat. Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.
