POPULARITAS.COM – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan satuan pendidikan yang aman, layak, dan inklusif bagi seluruh peserta didik, khususnya di wilayah terdampak bencana.
Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan rehabilitasi sekolah di Provinsi Aceh dituntaskan paling lambat pada 2026 dan dapat kembali beroperasi normal pada tahun ajaran baru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh yang dirangkaikan dengan peresmian revitalisasi 23 satuan pendidikan. Kegiatan dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.
“Pemulihan sekolah pascabencana adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang bermutu. Saat ini kita berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi, tetapi proses pembelajaran tidak boleh berhenti,” ujar Mendikdasmen dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu (31/1/2026).
Ia menegaskan sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi. Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatera, termasuk Aceh. Untuk Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun fasilitas sanitasi yang tidak layak.
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat sebanyak 171 satuan pendidikan terdampak. Rinciannya, pada jenjang SMK terdapat 93 sekolah terdampak dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp 270 miliar.
Pada jenjang SLB, terdapat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS senilai Rp 3,98 miliar. Sementara itu, pada jenjang SKB/PKBM tercatat 58 sekolah terdampak, dengan tujuh data terverifikasi dan dua PKS senilai Rp 198 juta. Total nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp 274,18 miliar.
Dalam kunjungan pada Rabu (28/1/2026) lalu, Mendikdasmen juga meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak, antara lain SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, SMKN Baktiya, SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, serta memantau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Program revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan ruang kelas, tetapi juga pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung pembentukan karakter dan kepercayaan diri peserta didik.
Abdul Mu’ti menambahkan, Kemendikdasmen telah menjalin kesepakatan dengan TNI Angkatan Darat untuk pembangunan unit sekolah baru. “Kami bekerja sama dengan TNI AD untuk pembangunan sekolah baru. Sementara untuk kelas darurat, kami menggandeng berbagai lembaga yang memiliki komitmen terhadap rehabilitasi pendidikan di Aceh,” jelasnya.
Ia menyebut terdapat dua skema percepatan rehabilitasi, khususnya untuk kelas darurat, yakni melalui kerja sama lintas kementerian dan organisasi masyarakat. Adapun pembangunan unit sekolah baru dan sejumlah bangunan lainnya akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat yang segera ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman.
“Kami berharap kerusakan ringan dan sedang dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran 2026–2027. Untuk sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar memang memerlukan waktu lebih lama, namun kami optimistis seluruh penanganan dapat dituntaskan karena dukungan anggaran dan sistem pengelolaan sudah tersedia,” tutup Mendikdasmen.
Melalui percepatan rehabilitasi ini, Kemendikdasmen berharap layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan, serta menjadi fondasi kuat bagi masa depan pendidikan anak-anak Aceh.
Leave a comment