POPULARITAS.COM – Revisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, telah disepakati Badan legislasi (Baleg) DPR RI, untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Informasi tersebut, disampaikan oleh Ketua DPR Aceh Zulfadhli dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025) di Banda Aceh.
“Alhamdulillah, kita baru saja dapat informasi bahwa, revisi UUPA telah masuk Prolegnas prioritas 2025,” katanya.
Kata Zulfadhli, masuknya revisi UUPA dalam Prolegnas 2025, peluang besar bagi Aceh untuk memperbaiki beberapa pasal yang akan memperkuat keistimewaan Aceh.
Tentu saja, sambungnya lagi, masuknya revisi UUPA dalam Prolegnas 2025, patut kita syukuri. Hal ini tentu tidak terlepas dari komitmen semua pihak untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan perdamaian di Aceh.
Perwujudan revisi UUPA dibawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf, sebagai bentuk komunikasi positif antara pemimpin Aceh tersebut dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan juga dengan pimpinan partai di Indonesia, tambahnya kemudian.
Hal pertama yang ingin kami sampaikan, sambung Abang Samalanga, karib Zulfadhli disapa, langkah pertama perjuangan memasukkan revisi UUPA dalam Prolegnas 2025 telah tercapai. Nah, agenda penting yang saat ini perlu dilakukan, yakni pengawalan subtansi atas pasal-pasal revisi yang telah diajukan oleh DPR Aceh dan Pemerintah Aceh ke DPR RI.
Untuk itu, sambungnya lagi, pihaknya akan mengkordinasikan hal tersebut dengan para pimpinan partai-partai nasional di Aceh, agar dapat berkomunikasi dengan ketua umum di Jakarta. Langkah tersebut untuk memastikan pengawalan revisi UUPA berjalan dengan lancar.
“Inikan yang punya perwakilan di DPR RI partai nasional yang ada di Aceh. Tentu, sinergitas jadi penting bagi penguatan dan pengawalan revisi tersebut,” imbuhnya.
Dia melanjutkan bahwa, pengawalan yang akan akan dilakukan pihaknya, untuk memastikan tidak ada pemangkasan atau penghilangan kewenangan yang telah melekat. Justru, momentum revisi tersebut harus lebih memperkuat perdamaian dan keberlanjutan pembangunan di Aceh. “Kita harapkan, pembahasan DPR RI bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan,” ujarnya.
Karna itu, pihaknya juga meminta doa dan dukungan seluruh komponen rakyat Aceh, ulama, akademisi, mahasiswa dan seluruh stakdeholder lainnya, untuk bersama-sama mengawal proses revisi UUPA di DPR RI, demikian Zulfadhli.
Leave a comment