POPULARITAS.COM – Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) mengadukan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia.
Selain itu, yayasan tersebut juga melaporkan dugaan ketidakprofesionalan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) dalam menangani perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi (CA) kepada Kejaksaan Agung RI.
Kedua pengaduan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026), sebagai bagian dari upaya mendorong pengawasan terhadap proses peradilan dan penegakan hukum, khususnya terkait persoalan PT Cemerlang Abadi di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Ketua Yayasan Supremasi Keadilan Aceh, Erisman, menjelaskan, pengaduan terhadap hakim PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta berkaitan dengan putusan perkara gugatan fiktif positif Nomor 75/G/TF/2026/PTUN.Jkt yang diajukan PT Cemerlang Abadi.
Menurut Erisman, pihaknya menduga terdapat persoalan dalam penerapan prinsip etik dan perilaku hakim ketika memeriksa serta memutus perkara tersebut.
“Putusan terbaru itu tidak mempertimbangkan secara memadai sejumlah putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Erisman kepada Popularitas.com melalui siaran pers, Senin (16/11/2026).
Ia menyebutkan, substansi dan pokok pembuktian dalam gugatan terbaru tersebut pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan perkara-perkara sebelumnya yang telah diperiksa dan diputus oleh peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum.
Dalam perkara terdahulu, kata dia, PT Cemerlang Abadi telah dinyatakan kalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
“Sudah final, PT CA kalah 2-0 di dalam dua peradilan sebelumnya. Masak ini ada babak baru lagi,” tegasnya.
Ia menilai, perbedaan redaksional dalam gugatan tidak semestinya mengesampingkan substansi persoalan yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus pengadilan.
Atas dasar itu, SaKA meminta Komisi Yudisial memeriksa dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim dalam perkara tersebut. Pihaknya juga meminta KY melakukan pengawasan terhadap proses persidangan upaya hukum kasasi yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Agung.
Erisman mengatakan, polemik putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi kepercayaan masyarakat, khususnya di Aceh Barat Daya, terhadap lembaga peradilan.
Adukan Penanganan Dugaan Korupsi PT CA
Selain persoalan peradilan, Erisman juga mengadukan Kejari Abdya kepada Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
Pengaduan tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi, khususnya menyangkut pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang telah disita dalam proses penyidikan.
Menurut Erisman, perkara tersebut telah berjalan sekitar tiga tahun sejak penyitaan lahan dilakukan. Namun, ia mempertanyakan mengapa perusahaan masih dapat menguasai dan melakukan aktivitas di atas lahan yang berstatus sebagai objek sitaan.
“Kabarnya ada dugaan kebijakan pinjam pakai objek sitaan kepada pihak manajemen perusahaan. Mereka meminta Kejaksaan Agung memeriksa dasar hukum dan prosedur terkait kebijakan tersebut,” terangnya.
Selain itu, Erisman menilai perkembangan penanganan perkara tersebut belum disampaikan secara menyeluruh kepada publik. Kondisi itu, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan kepastian proses hukum.
Ia berharap Kejaksaan Agung melalui Jamwas dapat melakukan pemeriksaan terhadap penanganan perkara tersebut, termasuk pengelolaan barang bukti berupa lahan yang telah disita.

Sebagai bukti penyampaian laporan, SaKA turut melampirkan dokumen tanda terima dari kedua lembaga tersebut.
Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada Popularitas.com, Komisi Yudisial RI telah menerima pengaduan yang disampaikan Erisman, SH dan Miswar SH MH pada 16 November 2026. Pengaduan tersebut tercatat dengan Nomor Penerimaan 1649/XI/2026/P.
Sementara itu, dokumen tanda terima dari Kejaksaan Agung RI mencantumkan perihal laporan pengaduan dugaan pelanggaran ketidakprofesionalan. Surat tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan diterima melalui Bidang Pengawasan pada tanggal yang sama.
Soroti Potensi Konflik Agraria
Lebih lanjut, Erisman menyebutkan, pengaduan tersebut juga dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap potensi konflik agraria yang semakin meluas di Aceh Barat Daya.
Ia menyinggung langkah lebih dari 2.000 warga yang tergabung dalam Aliansi Tolak PT CA, yang saat ini mengambil langkah mandiri dengan menguasai sebagian lahan eks HGU perusahaan tersebut.
Menurutnya, kondisi itu seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum agar persoalan agraria tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Penguasaan sebagian lahan eks HGU tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Jangan sampai persoalan ini semakin meluas dan memicu konflik agraria berkepanjangan,” ujarnya.
Erisman menegaskan, pengaduan kepada KY dan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam penyelesaian persoalan PT CA di Abdya.
Ia juga meminta Kejaksaan Agung melakukan supervisi melalui Jamwas dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), termasuk mempertimbangkan pengambilalihan penanganan perkara tersebut.
“Kami meminta kepada Kejaksaan Agung, untuk melakukan supervisi dan Jampidsus untuk mengambil alih kasus ini, mengingat kasus ini selalu terkesan jalan ditempat, juga kabarnya kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp10 triliun,” pungkasnya.








Leave a comment