Home Hukum Satgas PKH Setor Rp11,42 Triliun Negara, DPR memuji kinerja kejagung
Hukum

Satgas PKH Setor Rp11,42 Triliun Negara, DPR memuji kinerja kejagung

Share
Satgas PKH Setor Rp11,42 Triliun Negara, DPR memuji kinerja kejagung
Anggota Komisi III DPR RI F-Nasdem, Rudianto Lallo (Foto: Dokumen pribadi)
Share

POPULARITAS.COM – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di bawah koordinasi Kejaksaan Agung RI berhasil menyetorkan Rp11,42 triliun ke kas negara, capaian yang mendapat apresiasi langsung dari Komisi III DPR RI. Dana tersebut bersumber dari denda administratif sektor kehutanan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dilaporkan dalam kegiatan resmi yang turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari rmol.id, Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai pencapaian ini mencerminkan wajah baru penegakan hukum yang lebih progresif dan berdampak langsung terhadap keuangan negara. “Ini bukan sekadar penindakan hukum, tetapi juga langkah strategis dalam menyelamatkan aset negara dan memastikan keadilan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 11 April 2026.

baca juga: Kejaksaan Agung buru Riza Chalid di luar negeri

Rudianto mengingatkan agar capaian ini tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan harus dijalankan secara konsisten di lapangan. “Kinerja seperti ini harus dijaga dan ditingkatkan. Negara membutuhkan keberanian aparat untuk menindak pelanggaran besar yang merugikan rakyat,” tegasnya.

Sebagai mitra kerja Kejaksaan, Komisi III DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penguatan kelembagaan Kejaksaan, baik dari sisi regulasi maupun anggaran, guna mengoptimalkan penegakan hukum berbasis pemulihan aset negara di sektor sumber daya alam yang rawan pelanggaran. Sinergi lintas lembaga antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan lembaga pengawas juga dinilai krusial demi keberlanjutan program ini.

Di sisi lain, Kejaksaan melalui Satgas PKH menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan penertiban kawasan hutan secara tegas dan terukur, termasuk terhadap perusahaan yang masih menjalankan aktivitas ilegal atau tidak patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Upaya ini diharapkan tidak hanya mendongkrak penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. (hsn)

Sumber: rmol.id

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
Hukum

IPW dukung gagasan Kapolri larang rokok elektik ape di Indonesia

POPULARITAS.COM – Indonesia Police Watch (IPW) mendukung gagasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario...

HukumNews

11 Pelanggaran Ini yang Diincar dalam Operasi Patuh 2026

POPULARITAS.COM – Operasi Patuh 2026 mulai digelar serentak pada Senin (26/10/2026) hingga...

HukumNews

Bahan Baku Sabu di Pidie Berasal dari Selundupan 2,6 Ton Sabu di Kapal Ocean Porter di Batam

POPULARITAS.COM –  Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan mengungkap kronologi pembongkaran laboratorium...

Hukum

Kapolri datangi pabrik sabu di Pidie

POPULARITAS.COM – Kapolri Jenderap Pol Suyudi Ario Seto, Jumat (23/10/2026), mendatangi secara...

Exit mobile version