EditorialNews

‘Susu Bendera’

PARIPURNA masa persidangan IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), 31 Oktober 2017 beragenda penetapan Qanun Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau P-APBA. Sesuai tema, rapat dibahas tentu pada persoalan perubahan anggaran.
Pj Gubernur Aceh sahuti keinginan Mualem terkait pergantian Azhari Cage
Azhari Cage mengikat bendera sebelum menyerahkan kepada Wagub Aceh pada 2017 silam di gedung DPRA. Foto: Ist

PARIPURNA masa persidangan IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), 31 Oktober 2017 beragenda penetapan Qanun Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau P-APBA. Sesuai tema, rapat dibahas tentu pada persoalan perubahan anggaran.

Berbicara anggaran tidak terlepas dari uang. Seyogyanya, saat berbicara uang untuk membeli kue atau susu agar masyarakat  Aceh sehat dan bergizi, tidak ada pengalihkan pembicaraan lain dengan mengusul  membeli mainan semisal boneka Upin-Ipin.

Kita akui usulan membeli boneka juga perlu, karena boneka bisa dijadikan bantal dan teman tidur. Namun kue dan susu jauh lebih penting karena fungsinya dapat mengenyangkan dan memberi gizi untuk kesehatan. Setelah gizi memadai baru kemudian berbicara boneka.

Ibarat sebuah keluarga, seorang  anak akan sedih bahkan marah kepada orang tuanya ketika si anak menceritakan soal uang SPP-nya di sekolah yang belum lunas. Sedangkan orang tuanya mengalihkan pembicaraan hal lain, menurut si anak tidak begitu penting baginya.

Penetapan Qanun  P-APBA yang disepakati ekesekuti dan legislatif Aceh kemarin. Intinya sangat jelas agar program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan dalam dokumen P-APBA Tahun Angaran 2017 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak menimbulkan masalah yang berimplikasi pelanggaran hukum paska pelaksanaannya.

Namun demikian kita patut berbangga dan layak memberi apresiasi pada salah seorang anggota DPRA kita, Azhari Cagee. Menjelang penutupan Paripurna IV Tentang Penetapan Qanun Tentang P-APBA dapat tampil berbeda.

Dengan semangat Azhari mengusulkan agar dalam paripurnan tidak terus-terusan membicarakan soal UUPA saja, tetapi meminta Pemerintah Aceh untuk dapat menjalankan amanah Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera, Lambang, dan Himne.

Lalu menyerahkan selembar bendera bulan bintang bergagang pendek kepada Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di ruang sidang paripurna DPRA. Keberanian Azhari menggambarkan; masih ada wakil rakyat kita yang terus membela butir UUPA seperti bendera, walaupun posisi penyerahan itu tidak sedang berbicara bendera tetapi soal anggaran atau (maaf) susu bendera.[]

Shares: