POPULARITAS.COM – HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara menemui Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok saat kunjungan kerja ke PT Perta Arun Gas (PAG) Kota Lhokseumawe, Senin (6/12/2021) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe, Muhammad Fadli menyampaikan petisi dan aspirasi terkait permasalahan perusahaan di bawah PT Pertamina selama beroperasi di kota setempat.
“Kami ingin menyampaikan langsung beberapa permasalahan perusahaan, dampak dari migas, akibat limbah dari perusahaan tersebut, kita berharap Komut Pertamina mau untuk segera menyelesaikan tersebut,” kata Fadli, Selasa (7/12/2021).
Petisi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut yaitu, penggunaan CSR secara maksimal dan serius oleh PT PAG kepada masyarakat sekitar untuk pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan lingkungan sekitar yang terdampak.
Lalu, HMI juga meminta kepada Pertamina agar sinergitas pengembangan ekonomi kreatif masyarakat melalui UMKM di kawasan industri PT Pertamina khususnya Aceh bisa berjalan maksimal.
“Permudah serta mempercepat proses drilling migas baru di kawasan blok andaman yang akan memberikan kontribusi peningkatan cadangan migas nasional,” katanya.
Kemudian, HMI juga meminta agar Pertamina meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan di sektor migas kepada para mahasiswa/i di kawasan pabrik PT Pertamina di Aceh.
Yang kelima, lanjut Fadli, HMI meminta Pertamina memberikan kesempatan mahasiswa yang ada untuk magang bersertifikat di semua kilang minyak dan gas milik PT Pertamina sebagai peningkatan SDM generasi Aceh.
“Berikan beasiswa pendidikan Migas untuk SDM Aceh. junjung tinggi tata nilai BUMN dan Qanun Aceh dalam menentukan pegawai dan pejabat di PT PAG dan perusahaan PT Pertamina lainnya di Aceh yang berkualitas,” sebutnya
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta agar diberikan saham pemerintah Aceh di bawah PT PEMA di PT PAG. Meminta agar proses realisasi KEK arun segera selesai untuk perkembangan Ekonomi Aceh dan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat Aceh.
“Meskipun tidak mencapai 30% untuk kemudian diperuntukkan sebagai PAD Daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
