Home Hukum UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, KPK Tegaskan Siap Jalankan Aturan
HukumNews

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, KPK Tegaskan Siap Jalankan Aturan

Share
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak. Foto : HO/IG | popularitas.com
Share

POPULARITAS.COM – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah resmi disahkan DPR menjadi undang-undang (UU) wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Hal itu disampaikan Tanak merespons pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU oleh DPR pada hari ini, Kamis (19/11/2026).

“Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan,” kata Tanak kepada RMOL, Kamis siang, (19/11/2026).

Tanak mengatakan, pihak yang tidak menerima atau keberatan terhadap ketentuan dalam UU tersebut dapat menempuh jalur hukum melalui pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK,” pungkas Tanak.

Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Pengesahan dilakukan setelah Puan meminta persetujuan kepada seluruh fraksi dan peserta rapat, yang kemudian menyatakan setuju. Persetujuan tersebut ditandai dengan ketukan palu pimpinan rapat.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat I RUU tersebut telah diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026. Seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk mendapatkan persetujuan akhir.

RUU Perampasan Aset telah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun sejak pertama kali bergulir pada 2008. Dalam prosesnya, Panitia Kerja (Panja) membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

Pidie Jaya Tetapkan Peralihan Tanggap Darurat Bencana Selama 44 hari

POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, menetapkan peralihan masa penanganan bencana...

News

Kemen LH Hibahkan Enam Unit Truk Angkut Sampah untuk Nagan Raya

POPULARITAS.COM –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, menerima bantuan hibah enam unit...

EdukasiNews

PAPDI Aceh Latih Masyarakat Tangani Kegawatdaruratan Dan Bantuan Hidup Dasar

POPULARITAS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Perhimpunan Dokter...

KriminalitasNews

Pemilik Kapal Tanker yang Bawa Ketamin 1,1 Ton Ditangkap di Malaysia

POPULARITAS.COM – Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Siagian mengungkapkan,...