Wali Kota Banda Aceh Minta Keuchik Rancang Pembangunan Ramah Perempuan dan Anak

 – Wali Kota Banda Aceh, Aminulah Usman meminta para keuchik di Banda Aceh dapat merancang program pembangunan gampong yang ramah terhadap perempuan dan anak.

Permintaan ini disampaikan Aminullah usai mengikuti acara Deklarasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai Strategi Akselerasi Pencapaian SDGs Desa secara virtual dari Pendopo Wali Kota, Rabu (11/11/2020).

Program tersebut dicanangkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kegiatan ini diikuti secara serentak oleh para Gubernur, Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

Di pendopo, Wali Kota sendiri didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Dwi Putrasyah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Cut Azharida.

Ia memastikan Pemko Banda Aceh siap mendukung dan merealisasikan program dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.

Kata Aminullah, program tersebut menjadi penting dalam membumikan SDGs Global menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana SDGs Desa berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Di Banda Aceh sendiri, Pemko selalu memberi ruang bagi perempuan menyampaikan aspirasi yang kemudian ditampung untuk dibawa ke Musrenbang kota. Ini menjadi bahan bagi Pemko merancang pembangunan berbasis aspirasi perempuan,” ungkap Aminullah.

Karenanya, kepada para Keuchik ia mengimbau agar dapat memberi ruang lebih banyak bagi perempuan dalam pembangunan gampong.

“Dengan begitu, realisasi pembangunan akan mampu menjawab kebutuhan kaum perempuan. Artinya akan hadir gampong yang ramah terhadap perempuan,” ujar Aminullah.

Pada deklarasi ini, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar mengajak semua untuk bersinergi membangun desa yang ramah perempuan.

Ia menyampaikan, seluruh aspek pembangunan yang digagas PBB sejak pendirian hingga kini diterapkan, seluruh warga Desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak ada terlewatkan.

Abdul Halim Iskandar kemudian menyebut program tersebut bertujuan untuk pembangunan Nasional, yakni mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, layak air bersih dan sanitasi, berenergi bersih dan terbarukan, infrastruktur dan inovasi sesuai kebutuhan, warganya sehat dan sejahtera, menerima pendidikan berkualitas serta perempuan berpartisipasi.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati berharap Kepala Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam merancang program, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaannya harus benar-benar dapat mempertimbangkan kesetaraan gender, perspektif perempuan serta pemenuhan hak anak.[ril]