POPULARITAS.COM – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, menegaskan pentingnya dialog, transparansi, dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Penyelenggaraan dan Keberlanjutan JKA di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa (19/5/2026).
Forum digelar sebagai respons atas polemik dan keresahan publik terkait perubahan kebijakan JKA melalui Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 yang sebelumnya memicu aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah.
Dalam sambutannya, Malik Mahmud menyampaikan bahwa JKA bukan sekadar program pelayanan kesehatan, tetapi bagian dari perlindungan sosial masyarakat Aceh yang berkaitan langsung dengan rasa aman dan kepercayaan publik kepada pemerintah.
“JKA bukan hanya program pelayanan kesehatan, tetapi bagian penting dari perlindungan sosial rakyat Aceh. Karena itu, setiap kebijakan terkait JKA harus mampu menjaga rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Malik Mahmud.
Malik juga mengingatkan agar aspirasi mahasiswa dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, pendekatan dialog dan musyawarah harus lebih diutamakan dibandingkan konfrontasi.
“Mahasiswa adalah anak-anak Aceh yang menyampaikan kegelisahan rakyat. Mereka bukan musuh pemerintah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan dibahas, mulai dari kondisi fiskal Aceh, tata kelola JKA, validasi data penerima manfaat, hingga dampak sosial akibat perubahan skema layanan kesehatan.
Menutup rapat, Wali Nanggroe mengingatkan seluruh pihak agar menjaga stabilitas Aceh melalui komunikasi yang baik dan semangat persaudaraan, mengingat panjangnya sejarah konflik yang pernah dialami Aceh.
Leave a comment