POPULARITAS.COM – Kementrian Imigrasi dan Pemasyararakatan (Kemenimipas), tindaklanjuti instruksi presiden ihwal kebijakan work from home (WFH). Lewat ketentuan tersebut, intansi itu menerapkan prinsip fleksibilitas kerja dengan tetap junjung tinggi displin dan produktivitas. Caranya, lembaga itu terapkan sistem layanan publik secara digital.
Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Imipas Abdullah Rasyid dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026) di Jakarta. “Kita sudah laksanakan WFH. Prakteknya layanan lewat digitalisasi,” katanya.
Apalagi, kini Kemenimipas telah berhasil integrasikan 70 persen layanan secara digital. Jadi, penerapan WHF bukan masalah dan tetap beri pelayanan maksimal bagi masyarakat. “Layanan M-Paspor dan SIMKIM juga diterapkan sejak lama. Selama WFH, produktivitasnya makin ditingkatkan,” katanya.
Selain itu juga, pihaknya melakukan pengawasan secara digital elwat dashboard monitoring real-time. Target KPI, dan penggunaan teknologi zoom serta aplikasi lainnya berbasis AI. “Jadi, selama WFH, Kemenimipas lebih produktif gunakan layanan digital,” jelasnya.
Jadi, sambungnya lagi, kebijakan WHF bukan jadi alasan ritme kerja melambat. Bahkan, hal itu bangun budaya kerja baru lebih adaptif. “Pelayanan monitoring lapas dan rutan, serta visa online tetap berjalan dan bahkan meningkat sejak digitalisasi pelayanan,” terangnya kemudian.
Sebagai staf khusus, ia berkomitmen memberikan masukan strategis agar WFH selaras dengan reformasi birokrasi, termasuk pengaturan khusus untuk unit frontliner seperti kantor imigrasi bandara dan balai pemasyarakatan. Pada 2026, Kemenipas menerapkan rotasi 60:40 (kantor:rumah) untuk unit pelayanan langsung, memastikan akses masyarakat tidak terganggu meski overcrowding lapas mencapai 120% kapasitas nasional.
“Sesuai arahan pimpinan WFH tidak akan menyulitkan masyarakat yang butuh paspor darurat atau kunjungan lapas. Keseimbangan fleksibilitas dan tanggung jawab jadi kunci, didukung pembagian jadwal proporsional dan integrasi sistem seperti e-Lapas untuk koordinasi daring,” ujarnya.
Abdullah Rasyid juga mendorong optimalisasi tools digital Kemenipas, seperti rapat virtual via Microsoft Teams dan pelaporan elektronik via SIPAS, yang telah memangkas biaya operasional kantor hingga 25% sejak 2025. Jika dikelola benar, WFH tak hanya efisien tapi juga tingkatkan fokus pegawai.
“Fokus bukan kehadiran fisik, tapi kinerja nyata. Selama target tercapai, pelayanan lancar, dan disiplin terjaga—seperti lonjakan 20% produktivitas di unit non-frontliner—maka WFH jadi pilar reformasi birokrasi Kemenipas,” pungkasnya.
Leave a comment