POPULARITAS.COM – Sebanyak 13 paket kegiatan pengadaaan barang dan jasa jenis non tender atau Pengadaan Langsung (PL) yang dibiayai APBK Pidie Tahun 2025 sudah diumumkan atau telah dilakukan proses pemilihan penyedia meski aturan penyesuaian anggaran belum tuntas.
Pengumuman 13 paket non tender atau PL dengan pagu anggaran mulai Rp 100 juta hingga Rp 200 juta pada laman lpsepidiejaya itu mulai ditanyangkan sejak 6 hingga 21 Maret 2025.
Padahal berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan RI Nomor SE-1/MK.07/2024 tertanggal 11 Desember 2024 dengan tegas disebutkan untuk “melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa serta penandatanganan kontrak yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah harus ditunda, hingga peraturan mengenai besaran transfer ke daerah ditetapkan”.
Selain itu, Pemerintah Pidie Jaya sendiri diketahui belum merampungkan aturan penyesuian anggaran pasca pemotongan dana transfer dampak Inpres No 1 Tahun 2025.
Namun ironisnya, pejabat pengadaan pada UKPBJ Pidie Jaya sudah duluan melakukan proses pemilihan penyedia belasan paket PL atau non tender tersebut.
Penelusuran popularitas.com, dari 13 paket PL dengan akumulasi anggaran sekira Rp 2 miliar lebih itu lima diantaranya bahkan tampak sudah dibuat nilai kontrak.
Seperti halnya “Pengadaan Sembako untuk Masyarakat Miskin dalam Kec. Meureudu, Kec. Meurah Dua dan Kec. Trienggadeng” dengan pagu Rp Rp. 160.000.000.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) Pidie Jaya, Bahagia saat dikonfirmasi popularitas.com berkelit seraya meminta media ini untuk mengkonfirmasi langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pemilik kegiatan tersebut.
“Itu tehnisnya lebih bagus ditanyakan langsung ke Dinas. Karena itu (proses pengadaan langsung 13 paket) bukan melalui kami,” kilah Kabag PBJ Pidie Jaya, Bahagia, Selasa (20/5/2025).
Dalihnya, proses penanyangan serta pemilihan penyedia ke 13 paket PL di laman pelelangan atau LPSE Pidie Jaya tersebut dilakukan langsung oleh SKPK-SKPK terkait. “Penanyangan (di LPSE) di dinas, ada pejabat pengadaan di situ (Dinas). Kita hanya sistem saja,” dalihnya.
“Pejabat (pejabat pengadaan) dari kita UKBPJ juga. Mereka (dinas) minta pejabat pengadaan, kita (UKPBJ) kirimkan, nanti SK dibuatkan oleh mereka.” Terangnya kemudian.
Leave a comment