POPULARITAS.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menyesalkan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga Aceh. Sikap itu ia sampaikan menanggapi beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan dugaan tindakan di luar prosedur hukum yang berlaku.
Menurut pria yang akrab disapa Abang Samalanga itu, peristiwa semacam itu semestinya tidak terjadi. Negara, katanya, seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat.
Ia menegaskan, salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi adalah bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum itu sendiri.
“Aparat punya kewenangan, tetapi kewenangan itu harus dijalankan sesuai aturan, dengan menerapkan prinsip profesionalisme dan proporsionalitas,” kata Zulfadhli di Banda Aceh, Kamis, (15/10/2026).
Dilansir pada laman AJNN, Abang Samalanga menambahkan, kewenangan yang melekat pada aparat penegak hukum juga memiliki batas, yakni penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang berlaku secara universal.
Karena itu, Zulfadhli meminta pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga menggunakan kekerasan atau kekuatan secara tidak sesuai ketentuan.
“Harus ada pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh atas peristiwa tersebut,” ujarnya.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, lanjutnya, pihak-pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Politisi Partai Aceh (PA) itu menilai ketertiban dan keamanan di Aceh merupakan kebutuhan mutlak. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dibangun dengan mengabaikan HAM dan rasa keadilan.
DPR Aceh, kata Abang Samalanga, akan mendorong agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari semua pihak, sehingga kebenaran dan fakta di lapangan dapat diungkap secara transparan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga dan hak-hak warga tetap terlindungi.
“Bagi rakyat Aceh, aparat yang kuat bukanlah aparat yang ditakuti, melainkan yang mampu memberi perlindungan serta menghormati hukum dan HAM,” ujarnya.
Zulfadhli menegaskan, DPR Aceh menaruh hormat setinggi-tingginya kepada aparat keamanan yang bertugas di Aceh. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketaatan terhadap hukum berada di atas segalanya, terlebih Indonesia adalah negara hukum.
“Prinsip pentingnya, rakyat harus menghormati hukum, dan aparat juga harus taat terhadap hukum serta ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Leave a comment