POPULARITAS.COM – Pakar Ekonomi dari Univesitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Prof M Shabri Abdul Majid menyatakan Pemerintah Aceh harus memperkuat sektor investasi dalam upaya pengentasan angka kemiskinan.
“Saya melihat investasi sangat penting. Investasi di Aceh masih sangat sedikit,” kata Prof Shabri seperti dilansir laman Antara, Minggu (28/2/2021).
Shabri menyebutkan dalam konsep pembangunan secara makro terdapat empat hal yang sangat penting, yakni sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintahan dan sektor luar negeri.
Selama ini, lanjut dia, dari empat sektor itu hanya sektor pemerintahan yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi di provinsi paling barat Indonesia itu, yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA).
“Kalau sektor rumah tangga biasa-biasa saja, investasi sangat sedikit, hanya APBA, sektor pengeluaran pemerintahan yang menggerakkan roda ekonomi di Aceh dari empat sektor ini,” katanya.
Ia menjelaskan sektor swasta berhubungan dengan investasi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Kata Prof Shabri, perusahaan di Aceh juga masih sangat sedikit, beberapa di antaranya seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Solusi Bangun Andalas (SBA) dan PT Mifa Bersaudara.
“Jadi sudah sejak lama tidak menunjukkan penambahan (perusahaan). Ini tandanya investasi di Aceh berjalan di tempat,” katanya.
Apalagi, kata dia, alokasi dana otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk Aceh juga semakin berkurang, sehingga dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menjaring investasi untuk masuk ke Tanah Rencong, guna menekan angka kemiskinan 15,43 persen, menurut data BPS pada Februari 2021.
Tentu harus didukung dengan regulasi yang membuat investor tertarik untuk datang ke Aceh. “Negara maju itu umumnya investasi tinggi, contohnya Malaysia, karena regulasi mereka nyaman bagi investor,” kata Anggota Dewan Syariah Aceh (DSA) itu.
Oleh sebab itu, Shabri menyarankan agar pemerintah menggunakan APBA untuk mendongkrak investasi dan sektor luar negeri. Artinya, program yang dibuat bertujuan agar masyarakat memiliki bisnis, baik sektor pertanian atau perkebunan yang orientasinya ekspor ke luar negeri.
“Artinya dana APBA yang dimiliki pemerintah harus bisa mendongkrak investasi, ekspor impor dan program lainnya untuk peningkatan pendapatan masyarakat dalam menekan angka kemiskinan,” katanya.
