POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, menggelontorkan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2025 sebesar Rp 5 miliar untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati serta para pimpinan pimpinan DPRK setempat.
Kue APBK yang setara dengan anggaran pembangunan 50 unit rumah duafa itu digelontorkan untuk pembelian dua unit mobil mewah sebagai tunggangan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya periode 2025-2030, serta tiga unit kendaraan para pimpinan DPRK setempat.
Informasi diperoleh popularitas.com, kendaraan yang direncanakan akan dibeli sebagai tunggangan dinas Bupati Syibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri itu dikabarkan berupa mobil mewah MPV Premium sejenis Toyota Alphrad atau Toyota Vellfire yang harga perunitnya sekira 1,3 miliar.
Penelusuran media ini pada laman oto.com, harga satu unit mobil jenis Toyota Alphard tahun 2025 berkisar Rp 1,4 Miliar untuk varian dasar 2.5L X CVT dan Rp 1,7 miliar untuk varian tertinggi.
Data diperoleh, anggaran kegiatan pengadaan tunggangan dua pimpinan eksekutif serta tiga pimpinan dewan itu bertempat pada DIPA Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) setempat dengan nilai total Rp 5.000.0000.000.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Pidie Jaya, Saiful saat dikonfirmasi popularitas.com membenarkan alokasi anggaran Rp 5 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati baru serta tiga pimpinan DPRK setempat.
Kata dia, jenis mobil yang direncanakan akan dibeli sebagai kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya periode 2025-2030 sejenis Toyota Alphard. “Kalau tidak salah saya mobil Alphard (untuk Bupati dan Wakil Bupati),” kata Plt Sekda Pidie Jaya Saiful, Rabu (19/2/2025).
Dia mengklaim, rencana pengadaan mobil mewah dengan kisaran harga per unitnya di atas Rp 1,2 lebih itu sudah sesuai dengan standar spesifikasi kendaraan dinas pimpinan daerah. “Untuk Bupati dan Wakil Bupati sama (Alphard). Tetapi Itu rencana dasar kami, tapi bagaimana pimpinan kami belum mengetahuinya. Kadang pimpinan mau di bawah itu lagi,” ujarnya.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum membeli mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya periode 2025-2030 itu disebabkan masih menunggu petunjuk pimpinan terbaru daerah setempat itu.
Sedangkan rencana pengadaan kendaraan dinas tiga pimpinan DPRK bakal tidak dilaksanakan disebabkan para petinggi legislatif Pidie Jaya itu meminta uang tunai. “Kalau dewan, mereka minta uang tidak minta mobil,” ungkapnya.
Leave a comment