BANDA ACEH (popularitas.com) – Dinas Sosial Aceh (Dinsos) Aceh menggelar rapat dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (TKP2K) berkaitan dengan Basis Data Terpadu (BDT) terbaru dan rencana penanganan kemiskinan tahun 2020 mendatang.
Rapat yang berlangsung di Aula Dinas Sosial Aceh ini dipimpin langsung Sekretaris Dinsos Aceh Devi Riansyah. Turut mendampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Aceh, Cut Aja Muzita, dan sejumlah pejabat eselon di ruang lingkup dinas tersebut, Rabu, 13 Maret 2019.
Hadir juga dalam tersebut Ketua TKP2K Aceh Asrati beserta jajaran, Ketua Koalisi NGO HAM Zulfikar Muhammad, dan sejumlah peserta undangan lainnya.
Cut Aja Muzita menyebutkan, rapat koordinasi tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung program Dinas Sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Apalagi, kata dia, baru-baru ini BPS merilis bahwa Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera.
“Dengan adanya BDT ini, akan lebih terarah dan terukur dalam penyaluran bantuan dari pemerintah Aceh melalui Dinsos Aceh, dan bahkan bukan hanya Dinsos Aceh, SKPA yang lain yang mempunyai tugas menangani kemiskinan akan mengacu kepada DBT saat ingin merumus program,” ujar Cut Aja Muzita di sela-sela rapat koordinasi.
“Tahun ini tingkat kemiskinan di Aceh nomor satu di Sumatera. Kami akan mengkaji apa penyebabnya, tentu ini menjadi perhatian serius kami khsususnya di Dinas Sosial Aceh. Pemerintah Aceh sudah bekerja penuh hati, anggaran juga cukup banyak digelontorkan untuk penanganan fakir miskin di Aceh,” katanya.
Ketua TKP2K Aceh, Asrati menyebutkan, dengan adanya rapat koordinasi ini akan lebih mudah dalam mengsinkronisasi program kerja Dinsos dengan TKP2K. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh.
Dia menilai selama ini Pemerintah Aceh sudah bekerja maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Kendati hasil belum maksimal, tetapi pemerintah tidak tinggal diam.
“Kedepan, dengan adanya data terpadu ini, akan lebih terlihat jelas data dan jumlah angka kemiskinan serta karakteristik kemiskinan di Aceh, dengan demikian pemerintah akan lebih tepat sasaran dalam menyusun program dan menyentuh langsung masyarakat bawah,” ujar Asrati saat dimintai keterangannya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah mewakili Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, menyebutkan dengan adanya update data BDT terbaru yang memuat sejumlah indikator kemisinan Aceh, maka memudahkan dinas dalam bekerja.
“Kegunaan data BDT terbaru yang sudah memuat indikator kemiskinan. Ini memudahkan kerja Dinsos Aceh dalam bekerja menyasar orang-orang yang memang berhak menerima bantuan,” katanya.
Data tersebut juga akan mempelihatkan siapa saja yang telah mendapat bantuan dari pemerintah. Dengan demikian, pihak terkait akan mengetahui perkembangan dari pihak penerima bantuan.
“Jadi, program kami akan mengacu berdasarkan data BDT. Agar tepat sasaran,” tutupnya.* (RIL)
