POPULARITAS.COM – Kelahiran Pergub Nomor 2 tahun 2026 tentang pembatasan penerima manfaat JKA, buat geger publik di Aceh. Sejak isu itu mencuat, polemik terjadi. Mayoritas warga menolak, sedikit yang tak bersuara.
Penolakan dilontarkan lewat berbagai kanal saluran di platform media sosial. Bahkan, elemen mahasiswa, legislatif, dan banyak pihak bersuara menolak inisitif perubahan penerima manfaat JKA itu.
JKA yang hadir dengan semangat perdamaian itu serta keinginan hadirkan kesehatan gratis untuk rakyat, itu pun nyaris di obrak-abrik oleh tangan-tangan tak bertanggungjawab.
Jika Pergub Nomor 2 tahun 2026 itu berlaku, dan desil 8 dikeluarkan dari skema pembayaran premi di APBA, maka situasi itu akan lahirkan trigger atau faktor pemicu yang meluas. Dampak politiknya luar biasa. Ini soal pertaruhan Partai Aceh (PA).
Ya, wajar saja, jika itu terjadi PA akan terdampak. Bayangkan, pembatasan JKA justru terjadi saat eksekutif dan legislatif di pegang oleh para politisi-politisi dari partai yang lahir dari rahim para mantan kombatan GAM itu.
Fakta ini mengerikan, satu kemarahan rakyat atas perubahan status JKA, maka hal tersebut akan membuat kepercayaan publik terhadap PA runtuh. Ini bukan soal kesehatan rakyat semata, masalah ini tentang pertaruhan partai ini kedepannya.
Pergub JKA yang semula berlaku efektif 1 Mei 2026, memantik perhatian legislatif. Lembaga yang kini di pimpin oleh Zulfadhli, politisi dari PA itu pun bergerak cepat.
Keputusan lembaga dikeluarkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) 28 April 2026, resmi menolak dan merekomendasikan Pergub JKA di cabut.
Kata Abang Samalanga, saat RDP itu, Qanun Kesehatan Aceh jelas menjamin akses kesehatan rakyat secara menyeluruh. Namun justru, Pergub JKA yang lahir, terjadi pembatasan.
Pergub JKA menyimpang dari norma, tandasnya. DPR Aceh akan terus berdiri bersama rakyat jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, tambahnya lagi.
Sikap politik DPR Aceh itu, layak kita apresiasi. Hal tersebut cermin positif bahwa, lembaga legislatif berdiri bersama rakyat. Tentu, satu hal yang patut kita soroti, Zulfadhli telah tempuh keputusan tepat sebagai politisi Partai Aceh. Ia menyelamatkan wajah dan citra insitusi politik tempat yang bernaung.
Sebagai kader PA yang dipercaya Mualem pimpin lembaga legislatif, Zulfadhli menunjukkan sikap loyalitas ganda, yakni, loyal kepada partai dan loyal kepada rakyat.
Sikap politik DPR Aceh yang dipimpin politisi Partai Aceh itu, dipastikan berdampak luas atas elektabilitas partai itu kedepannya. “Ia menyelamatkan wajah dan citra institusi politik tempatnya bernaung. Sebagai kader PA, Zulfadhli telah tempuh keputusan tepat.”
Zulfadhli bukan sekadar politisi – ia adalah penjaga gerbang kebenaran di Aceh. Sikapnya mengingatkan: Legislatif lahir dari rakyat, untuk rakyat. (***EDITORIAL)
Leave a comment