POPULARITAS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) resmi mengesahkan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026 senilai Rp974 miliar, Selasa (25/11/2025) rapat paripurna di Gedung DPRK Abdya, Selasa.
Bupati Abdya, Safaruddin, menyampaikan apresiasi atas kebersamaan eksekutif dan legislatif sehingga pembahasan APBK 2026 dapat dirampungkan tepat waktu.
Ia berharap anggaran tersebut menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Setiap rupiah anggaran akan diarahkan sebaik mungkin agar memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan disahnya APBK 2026 itu, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi.
Belanja Lebih Tinggi dari Pendapatan
Dalam komposisi APBK 2026, pendapatan daerah hanya Rp904 miliar, jauh di bawah belanja yang mencapai Rp974 miliar.
Kebutuhan anggaran kemudian ditutup dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp70 miliar, menghasilkan pembiayaan netto Rp69 miliar.
Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Sementara itu, Ketua Fraksi Abdya Bermartabat, Agusri Samhadi, menyoroti serius terkait postur APBK 2026 yang menunjukkan belanja lebih besar daripada pendapatan. “Ini jelas tidak sehat dan mengarah ke defisit,” ujar Agusri.
Bahkan, kata Agusri, kondisi tersebut membuka risiko fiskal yang signifikan dan memperlihatkan ketergantungan Abdya terhadap dana transfer pusat yang masih sangat tinggi.
“Dua tahun terakhir tren pendapatan daerah stagnan, sementara kebutuhan belanja justru terus meningkat. Gap fiskal semakin melebar,” terangnya.
Untuk mengurangi ketergantungan dana transfer, tambahnya, Fraksi Abdya Bermartabat merekomendasikan penyusunan Roadmap peningkatan PAD 2026–2030 yang realistis dan terukur.
Agusri juga mendorong, ptimalisasi retribusi daerah melalui digitalisasi layanan publik, pemetaan potensi PAD di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, UMKM, dan pariwisata
Penataan aset daerah yang masih belum produktif, belanja operasi terlalu Gemuk, sementara dari sisi belanja, fraksi tersebut mengidentifikasi sejumlah persoalan.
Seperti, belanja operasi masih mendominasi dan terlalu tinggi, belanja pegawai meningkat, blanja modal minim, sehingga pemerataan pembangunan belum tercapai.
“Beberapa SKPK masih mengusulkan kegiatan yang tidak berorientasi hasil. Sebagai solusi, fraksi merekomendasikan penurunan bertahap belanja operasi, realokasi kegiatan yang tidak mendukung outcome, serta penerapan anggaran berbasis kinerja,” tutup ketua Golkar Abdya tersebut.
Leave a comment