DPRK Pidie Jaya nilai banyak sumber PAD yang ‘bocor’

POPULARITAS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, sorot rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat tahun 2024.

Sorotan tersebut disampaikan Ammar anggota Banggar DPRK Pidie Jaya, dalam rapat paripurna penyampaian laporan Banggar terhadap Qanun Pertanggungjawaban APBK tahun 2024, Selasa (5/8/2025). “Kebocoran” PAD tersebut membuat daerah mengalami kerugian terhadap keuangan daerah setempat.

Hal itu diduga, akibat lemahnya kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam hal realisasi pendapatan keuangan Pidie Jaya itu.

“Lemahnya upaya yang dilakukan oleh masing-masing leading sektor dalam mencapai target PAD, sehingga menimbulkan kerugian bagi daerah,” kata anggota Banggar Ammar.

Amar mengurai SKPK-SKPK yang realisasi PAD “jebol”. Salah satunya seperti halnya PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) setempat dengan nilai yang tidak terealisasi capai Rp 1,9 miliar lebih.

Dalam paripurna itu, Banggar juga menyorot aset daerah berupa alat berat yang dikelola oleh beberapa Bidang Aset pada BPKK, banyak  mengalami kerusakan, dari 31 unit alat berat, hanya 13 unit dalam kondisi baik.

Data dihimpun media ini, target PAD pada BPKK tahun 2024 adalah Rp 15.845.000.000, sedangkan realisasinya Rp 13.923.170.809.

Terdapat dua Bidang pada BPKK yang memiliki wewenang mengutip atau mengelola sumber PAD. Masing-masing Bidang Pendapatan dan Bidang Aset.

Target PAD pada Bidang Pendapatan BPKK tahun 2024 sekira Rp 13,5 miliar lebih dari berbagai sumber baik pajak restorat, reklame, penerangan jalan, minera bukan logam, bumi dan bangunan, penyertaan modal PT Bank Aceh, maupun lainnya. Bidang tersebut mampu merealisasikan capai Rp 13.776.863.423.

Kemudian Bidang Aset yang mengelola 31 unit alat berat, 15 unit baik dan serta kekayaan daerah lainnya, diberikan target PAD sebesar Rp 2,3 miliar. Nilai tersebut bersumber dari retrbusi jasa usaha, mulai dari pemakaian kekayaan daerah dan penyewaan alat berat.

Beban retribusi atas kekayaan daerah yang ditetapkan adalah Rp 300 juta. Sedangkan dari pemakaian atau hasil penyewaan alat berat capai Rp 2 miliar.

Namun celakanya, realisasi PAD pada Bidang yang kepalai Bustamian itu hanya Rp 146 juta dari target Rp 2,3 miliar pada dua sumber itu.

Lebih anehnya lagi, “kebocoran” PAD terparah pada Bidang Aset itu terjadi pada pemakaian alat berat yang jumlahnya capai 31 unit, dari beban Rp 2 miliar, realisasinya hanya Rp 53 juta.

Dari 31 unit alat berat itu tercatat sebanyak 15 unit dalam kondisi baik

Sementara itu, Kepala Bidang Aset pada BPKK Pidie Jaya, Bustamian, saat hendak dikonfirmasi popularitas.com meminta untuk menanyakan ke kepala maupun Sekretaris BPKK setempat.

Berikut realisasi PAD pada sejumlah SKPK di Pidie Jaya yang diurai oleh Banggar DPRK setempat dalam sidang Paripurna itu.

Masing-masing, Dinkes KB, target PAD Rp 14.081.728.955, realisasi Rp 12.490.695.203. RSUD Pidie Jaya, target PAD Rp 110.030.000.000, realisasi Rp 96.756.596.313.

Dinas PU, target PAD Rp 250.000.000, realisasi Rp 133.079.612. Dishub, target Rp 112.480.000, realisasi Rp 84.950.000. DLH, target PAD Rp 350.000.000, realisasi 189.636.000. DKP, target PAD Rp 132 juta, realisasi Rp 5 juta. Disperindagkop, Rp 1.834.266.000, realisasi Rp 298.501.000

BPKK, target, 15.845.000.000, realisasi Rp 13.923.170.809. Dinas Pertanian, target Rp 700 juta, realisasi Rp 295.200.000. Baitul Mal, target Rp 3.620.000.000, realisasi Rp 4.303.315.812. Dan Dinas perkebunan dan peternakan, target Rp 80 juta, realisasi Rp 13.680.000.