POPULARITAS.COM – Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GAMPATA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (9/3/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut transparansi penggunaan dana penanganan bencana di Aceh yang dinilai hingga kini belum jelas realisasinya.
Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintah. Salah satu spanduk bertuliskan, “Rakyat di tenda, pejabat di mana? Dana Rp 80 miliar masuk ke kantong siapa hingga Rp 1,6 triliun buat apa.”
Aksi demonstrasi juga sempat diwarnai pembakaran ban bekas di depan gedung parlemen Aceh. Massa turut menyalakan mercon sebagai bentuk protes dalam aksi tersebut.
Koordinator Lapangan GAMPATA, Saputra Ariga, mendesak Pemerintah Aceh membuka secara transparan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanganan bencana yang dinilai belum jelas hingga saat ini.
“Namun hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Saputra Ariga dalam aksinya.
Selain itu, Ariga meminta Pemerintah Aceh kejelasan mengenai realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 80 miliar dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,6 triliun.
Menurut Ariga, hingga saat ini belum ada penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut, baik dari sisi jumlah dana yang telah dibelanjakan maupun bantuan logistik yang telah disalurkan kepada masyarakat.
“Namun hingga saat ini dana tersebut tidak jelas dan bukti penggunaannya juga tidak ada sama sekali,” ujarnya.
Ariga juga menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana seperti Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang. Menurutnya, meskipun bencana telah berlalu lebih dari empat bulan, dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat.
Ariga mengatakan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Selain itu, sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga dilaporkan belum diperbaiki sehingga menyebabkan sebagian masyarakat masih terisolasi. “Karena itu kami akan terus menyampaikan dan memperjuangkan hal ini sampai ada tindakan nyata dari Pemerintah Aceh,” kata dia.
Tak hanya itu, Ia juga menyoroti dugaan pemotongan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dipangkas hingga tersisa sekitar Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 253 miliar. Sedangkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dipotong mencapai Rp 100.055.034.319 dari total alokasi sekitar Rp 1,5 triliun.
Menurut Ariga, dana tersebut sangat dibutuhkan para penerima manfaat, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri.
“Indikasi pemangkasan ini sangat disayangkan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan hari raya,” ujarnyra.
Ariga berharap Pemerintah Aceh dapat segera membenahi berbagai persoalan yang ada serta meningkatkan kinerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Leave a comment