Gubernur Aceh minta alih kelola aset KEK Arun untuk dukung industri Migas, Kepala BPMA gelar pertemuan dengan LMAN

POPULARITAS.COM – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Lembaga Aset Manajemen Negera (LMAN), jajaki sistem pengelolaan bersama aset KEK Arun Lhokseumawe. Upaya itu sendiri, sebagai tindaklanjut arahan Gubernur Muzakir Manaf tentang opsi alih kelola aset.

Kepala BPMA Nasri dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025) mengatakan bahwa, pertemuan yang digelar pihaknya dengan LMAN, untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Pada pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan perihal penyesuaian tarfi sewa aset LMAN di KEK Lhokseumawe, bagi para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) migas.

Kata Nasri, pihaknya meminta agar LMAN memberikan insentif sewa aset. Hal itu sangat penting untuk dorong minat investasi sektor hukum migas.

“Jika ada insentif, KKKS bisa hemat Rp30 miliar pertahun. Tentu ini juga berdampak pada peningkatan bagi hasil migas ke Aceh naik 5-7 persen,” katanya.

Sebagai contoh, Sambung Nasri, PT Pema Global Energi (PGE) harus dapat harga sewa rendah. Sebab, sebagai perusahaan daerah, hal itu bisa tingkatkan pendapatan.

Selain itu juga, lanjut Nasri, pihaknya menyampaikan perihal instruk Gubernur Aceh Muzakir Manaf, terkait dengan percepatan pengalihan kepemilikan aset KEK Arun lewat mekanisme hibah.

Hibah kepemilikan aset Arun sangat strategis bagi Aceh, sebab hal itu dapat mendukung proyek South Andaman serta pengembangan lapangan gas oleh Mubadala Energy, tambahnya.

Direktur LMAN, Puspitasari, menyambut baik inisiatif Pemerintah Aceh, tetapi mengusulkan model pengelolaan bersama antara LMAN dan Pemda Aceh. “Kolaborasi ini akan memastikan pemanfaatan aset secara optimal, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memenuhi standar tata kelola internasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, “Untuk menjaga agar aset tersebut dapat diutilisasi dengan baik, lebih baik pengelolaan aset dilakukan secara bersama demi kepentingan Aceh.”

Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju sinergi strategis antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh melalui pengelolaan aset KEK Arun yang lebih efektif. (Advertorial)