BANDA ACEH (popularitas.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kebijakan untuk melakukan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. Hanya pemerintah pusat yang boleh memutuskan hal tersebut berkenaan dengan pandemi virus corona (Covid-19).
“Lockdown baik di tingkat nasional, daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Tidak boleh diambil pemda. Sampai saat ini tidak boleh berpikiran kebijakan lokal,” tuturnya di Istana Bogor, Senin 16 Maret 2020.
Jokowi menegaskan hal yang paling penting dilakukan saat ini adalah mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Tentu dalam upaya mencegah penularan virus corona.
Sebelumnya, Jokowi sudah mengimbau agar masyarakat belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Sudah ada beberapa pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan tersebut.
“Kebijakan belajar dari rumah bekerja dari rumah dan beribadah di rumah perlu terus untuk ditingkatkan untuk mengurangi Covid-19,” ucap Jokowi.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah pusat selalu menelaah secara mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan. Jokowi tak ingin kebijakan yang terbit justru makin memperburuk keadaan. Dia berharap pemerintah daerah bersikap serupa.
Segala informasi, lanjutnya, juga harus dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19. Jokowi ingin pemerintah daerah aktif berkoordinasi sebelum mengumumkan informasi demi mencegah kesimpangsiuran.
Selain itu, Jokowi juga pun mengaku ingin menanggulangi penyebaran virus corona tanpa memberikan dampak ekonomi. Dia tak mau gegabah dalam mengambil sikap.
“Saya terus mengikuti perkembangan covid-19 dari waktu ke waktu, terus memberikan perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran covid-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi,” katanya.
Hingga Minggu (15/3), telah ada 117 orang positif mengidap virus corona di Indonesia. Bertambah 21 kasus baru dari hari sebelumnya.
Ada beberapa orang yang meninggal dunia akibat virus tersebut. Ada pula yang telah dinyatakan sembuh.
Sumber: CNN
