Home News Korban Dugaan Penganiayaan Oknum Dewan Ajukan Perlindungan ke LPSK RI
News

Korban Dugaan Penganiayaan Oknum Dewan Ajukan Perlindungan ke LPSK RI

Share
Korban Dugaan Penganiayaan Oknum Dewan. Foto : HO | popularitas.com
Share

POPULARITAS.COM – Korban dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nazaruddin alias Tgk. Agam, Malahayati (42), mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI.

Kuasa hukum korban, Zulkifli, mengatakan permohonan perlindungan diajukan sebagai upaya hukum untuk memastikan korban memperoleh rasa aman, pendampingan, serta perlindungan hukum selama proses perkara berlangsung.

“Pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK ini kami lakukan untuk memastikan korban mendapatkan rasa aman, pendampingan, dan perlindungan hukum yang maksimal selama proses hukum berjalan,” kata Zulkifli dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).

Warga Kota Sabang tersebut mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya, Zulkifli pada 16 September 2026. Permohonan itu tercatat dengan Nomor Administrasi 7.0165/1/A.BPP-LPSK/09/2026.

Menurut Zulkifli, permohonan perlindungan kepada LPSK dinilai penting karena terlapor merupakan Anggota DPRA dan mantan Wali Kota Sabang. Dia menduga terlapor juga memiliki relasi kekuasaan.

“Mencegah adanya upaya kriminalisasi maupun upaya mengaburkan fakta-fakta kejadian penganiayaan,” ujarnya.

Ia juga meminta LPSK segera melakukan asesmen dan memberikan perlindungan yang diperlukan kepada kliennya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Kami juga mendorong aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan ini agar proses hukum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya.

Sebelumnya, Malahayati juga telah menyampaikan laporan kasus ini kepada DP3A Provinsi Aceh melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan Nomor Agenda 74/UPTD-PPA/B/IX/2026.

Zulkifli juga mengimbau masyarakat menghormati privasi korban. Ia mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum terkait penyebaran video yang disebut berasal dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Aceh.

“Kami sedang mempersiapkan langkah hukum atas penyebaran video di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Aceh, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana,” kata Zulkifli.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
5 Polisi Dipecat Tersandung Narkoba Selama 2020
News

Tuding demo BEM UI untuk menjarah, Dokter Ayu dipecat dari Klinik First Care

POPULARITAS.COM – Manajemen Klinik First Care, akhirnya memberhentikan dr Ayu Bopha Devi...

News

Aroma kuah kari dan Shalawat Rasul untuk tanah Japakeh yang ingin bangkit

POPULARITAS.COM – Aroma kari menguar lebih dulu, jauh sebelum tenda-tenda itu tampak...

News

Dinilai tak layak, BGN tutup 2 ribu dapur MBG 

POPULARITAS.COM – Sebanyak lebih dari 2.000 dapur MBG di seluruh Indonesia, ditutup...

News

Komunitas pegiat sejarah dan budaya berduka, Piet Rusdi Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh meninggal dunia

POPULARITAS.COM – Komunitas pegiat sejarah dan budaya Aceh, Piet Rusdi meninggal dunia....