POPULARITAS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua melalui pendekatan kesejahteraan.
Hal tersebut dilakukan sesuai amanat Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Undang-Undang No. 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
“Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, di mana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” kata Mahfud, dikutip dari Antara, Selasa (7/12/2021).
Mahfud menyampaikan hal tersebut usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Mahfud mengatakan, selain melakukan pendekatan kesejahteraan, pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Dia kembali menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lainnya.
“Ada yang mengatakan kita harus dialog dengan rakyat Papua, kita akan terus meneruskan melakukan dialog, karena selama ini juga seperti masyarakat tahu kita terus lakukan berdialog.Saya mengundang mereka ke sini, berdialog dengan kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua,” jelas Mahfud.
Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini menambahkan, saat ini aparat telah mengidentifikasi wilayah yang belum kondusif di Papua, di mana masih ditemukan kelompok Kriminal bersenjata (KKB).
“Kami sudah ‘mapping’ daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu itu saja, jangan terlalu banyak buang energi ke sana. Maka, kami membina Papua sebagai saudara. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita sama dengan Jawa, Sumatera, Bugis, Aceh. Papua kita perlakukan sama sebagai bagian dari NKRI,” tuturnya.
Sementara itu, Jenderal Dudung menyatakan siap mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan menyiapkan personel-personel yang akan melaksanakan tugas operasi.
Mantan Pangkostrad ini menegaskan, tugas dalam pembinaan berada di tangan Kasad, sementara operasional berada di dalam arahan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.
“Kami sudah mendapat arahan dari Pak Menko, kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, sehingga kami jajaran angkatan darat mendukung penuh dan akan menyiapkan jajaran kami dalam rangka program tersebut,” ujar dia.
