POPULARITAS.COM – Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem memerintahkan kepada Ketua DPRA yang baru Saiful Bahri agar setelah dilantik harus mempertahankan program jaminan kesehatan Aceh (JKA)
“Tugas pertama yang harus dijalankan adalah mempertahankan JKA,” kata Mualem dalam keterangan tertulis di Banda Aceh, Kamis (17/3/2022) dilansir laman Antara.
Menurut Mualem, JKA adalah program pertama yg dilahirkan Partai Aceh pada 2009, di mana saat itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang merupakan Ketua Dewan Penasihat Partai Aceh.
Mualem mengatakan perjuangan melahirkan JKA pada akhirnya dapat diluncurkan pada 1 Juni 2010 atau sembilan bulan setelah kader Partai Aceh duduk di DPRA.
Mualem mengatakan melahirkan program JKA adalah perjuangan berat. Kala itu hampir semua partai menolak ide program JKA.
Bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran karena anggaran JKA setiap tahunnya mencapai Rp450 miliar.
Akan tetapi pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang melelahkan, Partai Aceh berhasil menggolkan program JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak.
Bahkan pemerintah pusat mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014, kata Mualem.
“Kini ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan ditangkapnya Irwandi dalam kasus korupsi, program JKA semakin salah arah dan belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat,” kata Mualem.
Mualef mengatakan seharusnya dalam permasalahan semrawutnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh dihentikan.
Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA harus membereskan permasalahan polemik data BPJS Kesehatan. Bukan mengorbankan rakyat hanya karena kesalahan eksekutif dan badan yang mengelola jaminan kesehatan tersebut.
Mualem menegaskan perintah kepada Ketua DPRA yang baru ini juga harus diikuti seluruh Anggota DPRA dari Partai Aceh dan semua fraksi koalisi. “Kami terus memantau proses yang berjalan di DPRA terkait dengan perintah ini,” tegas Muzakir Manaf.
Editor : Hendro Saky
