POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh segera menyiapkan percepatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang kini menjadi prioritas nasional.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan langkah tersebut merujuk pada Surat Mendagri Nomor 400.8.1.719761/SJ tertanggal 10 Desember 2025 tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) akan menurunkan tim langsung ke kabupaten dan kota terdampak untuk pencetakan serta penyempurnaan data kependudukan masyarakat,” kata Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin, (15/12/2025).
Ia menjelaskan, seluruh proses administrasi kependudukan akan dilakukan secara terpadu dan disederhanakan guna memastikan masyarakat korban bencana dapat segera memperoleh kembali dokumen resmi yang hilang atau rusak.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh, lanjutnya, tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan banyak warga kehilangan dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, ijazah, serta surat-surat resmi lainnya.
Untuk itu, tim DRKA akan bekerja sama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Kabupaten/Kota. Tim akan turun ke lapangan dengan membawa fasilitas lengkap, termasuk perangkat perekaman dan pencetakan KTP serta KK.
“Kebijakan ini dilakukan secepatnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemulihan. Dokumen kependudukan menjadi sangat penting, terutama untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujarnya.
Pemerintah Aceh juga meminta seluruh dinas terkait di kabupaten dan kota agar proaktif menjalankan arahan Mendagri, serta menjalin komunikasi dengan perangkat gampong atau desa guna memastikan hak-hak administrasi masyarakat terdampak terpenuhi.
Selain itu, koordinasi lintas lembaga terus dilakukan, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dokumen pertanahan, serta institusi pendidikan dan dinas terkait untuk memastikan keberlanjutan dan keabsahan ijazah serta dokumen pendidikan warga terdampak.
“Berbagai langkah strategis dan koordinasi terpadu dalam penanganan pemulihan bencana Aceh terus dilakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Penanganan bencana Aceh saat ini menjadi prioritas nasional,” kata Muhammad MTA.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersatu agar Aceh dapat segera bangkit dan pulih pascabencana.
Leave a comment