JAKARTA (popularitas.com) – Pemerintah disarankan untuk mengerahkan anggota TNI/Polri untuk membantu pelaksanaan tes corona massal termasuk upaya lain dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19.
Anggota DPR RI FPKB, Marwan Jafar, di Jakarta, Sabtu, mengatakan saat ini sudah saatnya melibatkan anggota TNI/Polri untuk membantu pelaksanaan tes corona massal.
“Selain itu untuk membantu menyiapkan sarana dan prasarana hingga melakukan operasi sosialisasi tes cepat (rapid test) sampai ke desa-desa,” kata Marwan.
Selain itu anggota TNI/Polri juga berperan dalam pengamanan lingkungan untuk mendukung saran Pemerintah menjalankan work from home (WFH) dan social distancing.
“Termasuk saat antar jemput dengan pesawat untuk mengambil dan mendistribusikan masker dan obat-obatan dari negara-negara yang membantu hingga menyalurkannya sampai daerah-daerah,” katanya.
Pemerintah juga diharapkan untuk memetakan dengan akurat dan menentukan sasaran prioritas masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjalankan tes cepat corona khususnya di sejumlah episentrum dan titik kumpul yang dinilai berpotensi dan rawan.
“Beberapa titik mobilitas masyarakat di ibu kota misalnya di bandara, pelabuhan, terminal bisa menjadi sasaran tes cepat,” katanya.
Ia juga menyarankan agar Pemerintah mengalihkan aset gedung termasuk stadion sebagai sarana kesehatan untuk mempercepat pelaksanaan tes cepat virus corona secara massal di Indonesia.
Selain itu, bisa juga balai pertemuan milik pemerintah, gedung-gedung atau balai pelatihan Kementerian/Lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah, Balai Pertemuan Desa, serta gedung-gedung pertunjukan.
Marwan menekankan pentingnya sosialisasi protokol untuk gerakan Karantina Mandiri bagi masyarakat agar semua pihak lebih siap secara mandiri mencegah penyebaran COVID-19.
Di sisi lain swasta juga diharapkan perannya untuk mendukung dan membantu pemerintah mengedukasi masyarakat.
“Penting dan mendesak perlunya memproduksi secara masif baju-baju APD dan sepatu khusus, serta alat pelindung lainnya bagi tenaga medis dan relawan kesehatan,” katanya.
Marwan juga mengimbau para pejabat untuk memberikan pernyataan dengan konstruktif realistis dan solutif, bukan provokatif reaksioner normatif.[ANT]
