POPULARITAS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki memenuhi undangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Pertemuan tersebut untuk membahas lebih lanjut seputar masalah lahan untuk mantan kombatan sebagai salah satu butir yang tertuang dalam nota kesepahaman MoU Helsinki.
“Sampai di sana, kita membahas dan meminta dukungan serta bantuan Bapak Menteri agar perjanjian MoU Helsinki tentang kewajiban Pemerintah Pusat memberi tanah kepada mantan kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka),” kata Achmad Marzuki.
Hal itu, kata dia, juga tertuang dalam butir perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah RI terkait reintegrasi ke masyarakat yang terdapat dalam poin 3.2 Reintegrasi ke dalam masyarakat.
“Dalam poin tersebut dengan nomor 3.2.5. berbunyi Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak,” sebutnya.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yahya, Anggota DPRA dr Purnama Setia Budi SpOG, dan Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Ir Sunawardi MSi.
Pj Gubernur Aceh merincikan, ada sebanyak 3.000 orang para Kombatan GAM yang ditargetkan untuk pemberian lahan tersebut, dengan rincian tanahnya seluas 6 ribu hektare yang sudah tersedia.
Selain itu, Pj Gubernur Aceh juga menyingung terkait dengan penyediaan transmigrasi lokal di seluruh kabupaten di Aceh yang nantinya diperuntukkan untuk masyarakat, baik bagi kombatan GAM dan juga kepada korban bencana alam.
“Transmigrasi ini dirasa penting untuk memecah kemiskinan yang ada di Aceh. Sebagian masyarakat yang berada di daerah miskin nantinya dipindahkan ke daerah lain dengan adanya transmigrasi lokal ini,” ujar dia.
