POPULARITAS.COM – Polda Aceh mengungkap sejumlah modus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mulai dari penggunaan barcode milik orang lain hingga modifikasi kendaraan dengan tangki penampungan berkapasitas ribuan liter. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 61.388 liter atau sekitar 61,3 ton BBM bersubsidi.
Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengatakan pengungkapan itu dilakukan dalam 38 kasus selama 28 hari, terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026. Polisi juga menetapkan 45 orang sebagai tersangka dan mengamankan 30 unit kendaraan roda empat dan roda enam yang diduga digunakan dalam praktik tersebut.
“Selama 28 hari, kita berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi di berbagai wilayah hukum Polda Aceh. Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ruddi dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM Subsidi illegal, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu modus yang ditemukan adalah membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU menggunakan beberapa barcode yang bukan milik pelaku. Untuk menjalankan aksinya, pelaku menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan menambahkan tangki penampungan BBM berkapasitas sekitar 1.000 hingga 2.000 liter.
“Modus lainnya, pelaku mencampurkan BBM industri dengan BBM bersubsidi, kemudian mengangkut dan menjualnya kepada pembeli dengan menggunakan kendaraan pengangkut BBM industri,” katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menemukan praktik penampungan BBM yang diperoleh secara tidak sesuai ketentuan. Setelah terkumpul dalam jumlah banyak, BBM tersebut dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Modus-modus tersebut itu menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat juga berperan dalam pengungkapan tersebut seperti laporan mengenai aktivitas antrean kendaraan di sejumlah SPBU ditindaklanjuti petugas dengan penyelidikan.
Atas perbuatan tersebut, Ruddi mengatakan para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.
Selain itu, Ruddi turut mengimbau pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi.
Masyarakat yang mengetahui praktik penyalahgunaan, penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal diminta melapor melalui layanan kepolisian 110.
“Kami mengimbau lagi kepada masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan penimbunan pengangkutan maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal, segera laporkan kepada kami. Kami pasti akan menindaklanjuti informasi tersebut,” pungkas Ruddi.








Leave a comment