RAPBK Pidie 2027: Pendapatan Rp2,01 Triliun, Belanja Rp2,08 Triliun

NurzahriSelasa, 10 November 202621

Bupati Pidie, Sarjani Abdullah saat menyerahkan draf Raqan APBK Pidie 2027 ke DPRK Pidie yang diterima langsung Ketua DPRK Anwar Sastra Putra dan Wakil Ketia Teuku Zulkarnen. FOTO : popularitas.com/HUMAS Pemkab Pidie

POPULARITAS.COM – Pendapatan daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran (TA) 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.011.986.537.078 atau sekitar Rp2,01 triliun.

Angka itu mengemuka dalam sidang paripurna DPRK Pidie dengan agenda penyampaian Rancangan Qanun (Raqan) APBK Pidie TA 2027. Sidang dipimpin langsung Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, Selasa (10/11/2026).

Proyeksi pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan dana desa.

Defisit Ditutup Pembiayaan Rp75 Miliar

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.086.986.537.078 atau sekitar Rp2,08 triliun. Artinya, belanja lebih besar Rp75 miliar dibanding pendapatan.

Selisih itu akan ditutup melalui pembiayaan netto yang direncanakan sebesar Rp75 miliar.

Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, mengatakan APBK 2027 tidak hanya harus diarahkan untuk pembangunan. Anggaran itu juga harus menjadi pemantik peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM.

Bupati Minta PAD Dioptimalkan

Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, menyebut rancangan pendapatan dan belanja 2027 merupakan penjabaran kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Ia mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar pengelolaan keuangan daerah menyesuaikan dengan berbagai tantangan. Tantangan itu antara lain dinamika perekonomian, tekanan inflasi, keterbatasan ruang fiskal, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks.

“PAD harus dioptimalkan. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia,” kata Sarjani.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBK tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran atau realisasi belanja, tetapi dari manfaat setiap rupiah yang dibelanjakan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, kita berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK Pidie dalam menyempurnakan rancangan anggaran serta menjaga kesinambungan fiskal agar seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal,” harapnya.