RSUDTP Abdya Beli Tiga Unit Ambulan Senilai Rp 3,9 Miliar

POPULARITAS.COM — Pengadaan tiga unit mobil ambulans oleh Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Aceh Barat Daya (RSDUTP Abdya) pada tahun anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp 3,9 miliar menuai sorotan publik.

Pasalnya, harga pengadaan tersebut dinilai jauh lebih mahal dibandingkan pengadaan ambulan oleh Dinas Kesehatan di daerah yang sama.

Berdasarkan data yang didapat dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Kabupaten Abdya, pengadaan mobil ambulan oleh Dinas Kesehatan untuk puskesmas pada tahun 2025 rata-rata hanya berkisar Rp 650 juta per unit.

Pengadaan ambulan puskesmas yang tercatat di SIRUP meliputi DOKA untuk Puskesmas Alue Pisang dan Alue Sungai Pinang masing-masing Rp 650 juta.

Sementara melalui DAU SG, pengadaan ambulan untuk Puskesmas Sangkalan dan Kuala Batee masing-masing Rp 650 juta, serta Puskesmas Manggeng sebesar Rp 1 miliar pada DAU SG Bidang Kesehatan.

Sementara itu, RSUTP Abdya tercatat melakukan pengadaan ambulan RSUD Teungku Peukan dengan pagu anggaran mencapai Rp 3,93 miliar, melalui metode e-purchasing dan bersumber dari APBD.

Menanggapi sorotan tersebut, Direktur RSU Teungku Peukan Abdya, dr Ismail Muhammad SpB, membenarkan adanya pengadaan tiga unit ambulan dengan nilai total Rp 3,9 miliar pada tahun 2025.

Menurut dr Ismail, ambulan yang dibeli pihaknya berbeda dengan ambulan puskesmas, karena menggunakan Toyota Hiace khusus layanan emergensi yang telah dilengkapi alat kesehatan (alkes) lengkap.

“Itu Toyota Hiace khusus emergensi dengan alkes lengkap, berbeda dengan ambulan biasa,” ujar dr Ismail Muhammad SpB kepada Popularitas.com.

Ia juga menegaskan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog, sehingga harga yang tercantum sesuai dengan spesifikasi dan paket kelengkapan yang dipilih.

“Sistemnya e-catalog, bahkan ada versi yang harganya lebih mahal lagi dari yang kita beli,” jelasnya.

Meski demikian, selisih harga yang signifikan antara pengadaan ambulan RSUTP dan ambulan puskesmas di bawah Dinas Kesehatan tetap memunculkan pertanyaan publik, khususnya terkait efisiensi penggunaan anggaran daerah, transparansi spesifikasi, serta kesesuaian harga dengan kebutuhan layanan kesehatan di Abdya.