POPULARITAS.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pidie, pada Tahun Anggaran (TA) 2024 lalu mendapat jatah transfer dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sekira Rp 10,93 miliar.
Dana bersumber DAK non fisik subbidang Keluarga Berencana TA 2024 yang dikucurkan Pemerihtah Pusat ke daerah Pidie itu diperuntukan untuk menyukseskan program nasional yang menjadi kewenangan daerah, baik dalam hal pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan stunting.
Ironisnya, DP3AKB Pidie di bawah kepemimpinan Nurhanisa, diketahui tak mampu merealisasikan atau menyerap sepenuhnya dana transfer dari Pemerintah Pusat itu.
Data yang diperoleh popularitas.com, dari total jatah transfer BOKB TA 2024 sebesar Rp 10,93 miliar, Satuan Kerja Perangka Kabupaten (SKPK) setempat itu hanya mampu menyerap Rp 5,46 miliar atau hanya 50 persen.
Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana BOKB TA 2024, tujuan dari transfer dana BOKB itu sendiri untuk membantu Pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting.
Namun apalacur, kucuran dana transfer itu malah tidak mampu diserap atau dihabiskan oleh DP3AKB Pidie itu.
Praktis sisa dana DAK non fisik subbidang Keluarga berencana 2024 untuk Pidie itupun kembali ke Pemerintah Pusat.
Sementara itu media belum memperoleh keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pidie, Nurhanisah, meski berbagai upaya sudah dilakukan.
Beberapa kali dihubungi via seluler tidak menjawab panggilan. Pesan yang dikirim melalui Whatsapp juga tidak berbalas. Media ini juga sempat menyambangi kantor intansi terkait, namun Nurhanisa tidak di lokasi.
Sekretaris Dinas P3AKB Pidie, Nurmadani, saat dikonfirmasi popularitas.com membenar dana BOKB TA 2024 setempat, tidak terserap secara penuh.
Hanya saja, dia tidak mengetahui secara detail anggaran yang tidak mampu terserap tersebut. Seraya meminta untuk konfirmasi dengan Kepala Bidang (Kabid) terkait.
“Tahu itu saja (tidak terserap) cuma rinciannya saya tidak tahu juga apa-apa yang tidak terserapnya
Sementara itu, Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pidie, Mutiyawati, saat dikonfirmasi popularitas.com mengakui, dana transfer DAK non fisik subbidang keluarga berencana Rp 10,93 miliar itu tidak sepenuhnya terserap.
“Ada sedikit yang tidak terserap sepenuh. Mungkin saat itu tidak lagi memenuhi waktu atau apa kemarin (tahun 2024) lupa. Karena saya masuk (menjadi Kabid KB) bulan tujuh (September), bukan dari awal anggaran,” ungkap Mutiyawati saat dikonfirmasi popularitas.com, Senin (11/8/2025).
“Mungkin ada yang tidak teramprah karena sudah telat. Seperti honor apa begitu, mungkin karena sudah telat tidak diamprah lagi biar tidak bermasalah. Kami kan seterserap saja, untuk apa kita pacu kalau secara waktu harus bayar bulan satu bulan dua dan bulan tiga, bagaimana mungkin kita bayar bulan tujuh, misalnya begitu,” kelitnya.
Kata dia, dana tersebut khusus untuk pembayaran honor 2.160 Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) desa dan 1.460 kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang tersebar di 730 gampong.
Leave a comment