POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,652 triliun yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi.
Hingga 18 September 2026, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 457,08 miliar atau 27,67 persen. Artinya, masih terdapat sekitar Rp 1,195 triliun yang harus direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan di lapangan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan percepatan realisasi menjadi perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), mengingat anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan dampak serta kebutuhan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
“Pesan Gubernur jelas, anggaran harus bekerja. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat, terutama ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam menghadapi bencana,” kata Nurlis, dalam keterangannya Selasa (22/9/2026).
Menurut Nurlis, perkembangan realisasi tambahan TKD 2026 untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi Aceh dapat dipantau masyarakat melalui Portal Pemerintah Aceh. Hal tersebut menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik.
“Portal tersebut menjadi salah satu media informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan realisasi anggaran secara transparan,” katanya.
Ia mengatakan, dalam situasi kebencanaan, kecepatan menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah. Namun, percepatan tetap harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang baik.
“Kita ingin cepat, tetapi bukan berarti boleh tergesa-gesa tanpa perencanaan. Kita ingin anggaran bergerak, tetapi tetap tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pemerintah Aceh, sebut Nurlis bukan sekadar mengejar persentase serapan, melainkan agar setiap rupiah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, realisasi tambahan TKD Pemerintah Aceh untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi mencapai Rp 239,46 miliar atau 29,03 persen dari alokasi Rp 824,82 miliar.
Sementara realisasi tambahan TKD untuk pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp 217,62 miliar atau 26,31 persen dari alokasi Rp 827,26 miliar.
Di tingkat provinsi, sejumlah perangkat daerah mencatat realisasi relatif tinggi. Dinas Tenaga Kerja mencapai 84 persen, BPKA 65,5 persen, dan Dinas Pangan 66 persen.
Namun, sejumlah perangkat daerah masih mencatat realisasi rendah. Dinas Kelautan dan Perikanan baru mencapai 8,7 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 persen, Badan Penanggulangan Bencana Aceh 11,3 persen, serta Dinas Sosial 18,2 persen.
Untuk tingkat kabupaten/kota, Aceh Selatan mencatat realisasi tertinggi sebesar 65,3 persen, disusul Gayo Lues 57,6 persen dan Aceh Jaya 32,9 persen.
Sedangkan realisasi terendah tercatat di Nagan Raya sebesar 2,7 persen, Sabang 6 persen, dan Subulussalam 10,6 persen.
Nurlis mengatakan perbedaan capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
“Daerah yang realisasinya masih rendah harus segera melihat apa persoalannya dan mengambil langkah. Sementara daerah yang sudah berjalan baik dapat menjadi contoh dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan,” katanya.
Pemerintah Aceh, lanjut Nurlis, akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tambahan TKD untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan anggaran yang sekadar tercatat dalam dokumen, tetapi program dan kegiatan yang benar-benar hadir di tengah kebutuhan mereka.
“Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir. Dan kehadiran itu harus terlihat dalam kerja nyata. Karena pada akhirnya, uang negara bukan sekadar angka dalam dokumen. Ia harus berubah menjadi tindakan, pelayanan, pembangunan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat Aceh, terutama ketika menyangkut penanggulangan bencana hidrometeorologi,” pungkasnya.
Leave a comment