POPULARITAS.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Anwar Sastra Putra mengklaim, alasan pihaknya hingga kini belum memberikan kejelasan terkait tuntutan mahasiswa disebabkan saat ini lembaga legislatif setempat sedang memiliki agenda yang sangat padat terkait kerja-kerja dewan.
“Saat ini kan agenda DPR penuh. Kemarin terkait dengan hari jadi Pidie, jadi semua penuh jadwal. Dan saat ini sudah memasuki tahapan anggaran sampai tanggal 30 (September) kan penuh jadwal,” dalih Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, saat dikonfirmasi popularitas.com usai rapat paripurna pembukaan KUA-PPAS perubahan 2025, Jumat (19/9/2025) sekira pukul 22.30 WIB.
Bahkan dirinya sudah merencanakan akan mengutus Komisi II DPRK Pidie untuk turun langsung ke lokasi pertambangan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) pada Oktober 2025.
“Sudah saya sampaikan ke mahasiswa, di atas tanggal 2 Oktober DPR akan melaksanakan audiensi terkait tuntutan tersebut,” katanya.
Ikhwal tuntutan transparansi anggaran Pokir dia mengklaim, DPRK sudah sangat transparan yaitu dengan menyerahkan langsung dokumen APBK Pidie ke mahasiswa.
Padahal sebagaimana diketahui, dalam dokumen APBK itu tidak merinci mana-mana saja kegiatan-kegiatan Pokir dewan.
“Terkait transparansi Pokir malah buku APBK kami kasih untuk dapat dilihat dan dipelajari. Dan hari ini yang itu (anggaran) harus ada akun. Tidak bisa dibuka oleh semua orang,” ujarnya.
Sambungnya, yang memegang akun tersebut merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie. Dia menantang mahasiswa untuk mendatangi intansi tersebut untuk meminta dokumen rincian-rincian kegiatan usulan Pokir DPRK.
“Datang ke Bappeda, minta. Bappeda di sana yang pegang akun,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, pada 10 September 2025 beberapa pekan lalu, Gerakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pidie (GAMMP) melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menyuarakan enam tuntutan masing-masing, mendesak DPRK Pidie mengusut dan menindak tegas praktik tambang ilegal”. Mendesak DPRK menerbitkan tambang rakyat serta memperjelas regulasi tambang legal”.
Kemudian para mahasiswa tersebut juga menuntut transparansi dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRK Pidie. Dan memperjelas terkait izin IUP PT Serambi Timur Resources. Tuntutan itu sendiri telah diteken langsung oleh Ketua DPRK Anwar Sastra Putra dan Bupati Sarjani Abdullah pada saat aksi tersebut.
Bahkan pada Senin 15 September 2025, pihak mahasiswa menyurati DPRK Pidie untuk beraudiensi guna menanyakan terkait perkembangan enam tuntutan tersebut.
Leave a comment